PMI Kota Jogja Jelaskan Terkait Keabsahan Ketua Terpilih

Harianjogjacom, JOGJA—Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Jogja memastikan proses regenerasi organisasi selama ini sudah berjalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum. Salah satunya terkait dengan peralihan periode kepemimpinan dari kepengurusan 2016-2021 menuju ke 2021-2026.

Pengurus Bidang Organisasi PMI Kota Jogja Kardi memastikan bahwa proses pembentukan kepengurusan di tubuh PMI telah berjalan sesuai prosedur. Di era periode 2021-2026 memang sempat terjadi peralihan karena Ketua Terpilih secara sah, Heroe Poerwadi mengundurkan diri. Hingga kemudian PMI DIY menugaskan Irjen Purn Haka Astana sebagai Pelaksana Tugas Ketua PMI Kota Jogja agar memastikan layanan masyarakat berjalan dengan baik.

BACA JUGA : Stok Darah PMI DIY Rabu 3 Juli 2024

Kardi menegaskan secara organisasi saat itu Heroe Poerwadi sah sebagai ketua terpilih PMI Kota Jogja. "Karena beliau dipilih melalui musyawarah Kota Jogja pada 30 Maret 2021, sesuai anggaran dasar pasal 43, berdasarkan ketua sidang pleno Muskot PMI Kota Jogja," katanya Rabu (11/9/2024).

Ia menuturkan ketika itu kepengurusan PMI Kota Jogja memang belum disahkan oleh PMI DIY. Akan tetapi Heroe tetap sah menjadi ketua terpilih berdasarkan surat ketetapan musyawarah kota Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta Tahun 2021, bernomor 04/TAP/MUSKOT/PMI KOTA YOGYAKARTA/III-2021 Tentang Pemilihan Ketua Pengurus PMI Kota Yogyakarta Masa Bakti 2021-2026.

"Ketika itu memang belum disahkan oleh Ketua PMI DIY karena ada salah satu syarat yang tidak bisa dipenuhi. Jadi yang belum disahkan itu kepengurusannya, bukan ketua terpilih, kepengurusan lengkap dibentuk oleh dewan formatur. Saat itu Ketua PMI DIY meminta hasil audit eksternal, namun tidak bisa menunjukkan," katanya.

Tingkatkan Layanan

Ketua PMI Kota Jogja Irjen Purna Haka Astana menegaskan pihaknya saat ini fokus memberikan layanan kepada masyarakat. Sebagai cabang tertua, PMI Kota Jogja harus menunjukkan komitmennya untuk melayani masyarakat melalui aksi sosialnya. Salah satunya sedang mengejar akreditasi laboratoirum UDD.

BACA JUGA : Stok dan Jadwal Donor Darah di Jogja Hari Ini

Karena berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, UTD dan TPMD atau TPMDG pada Pasal 3 ayat 1 dinyatakan bahwa setiap Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, UTD, TPMD dan TPMDG wajib dilakukan akreditasi setiap lima tahun.

"Maka sekarang kami benar-benar fokus untuk membenahi semua, dari SDM dan upaya peningkatan fasilitas. Karena permintaan darah ke PMI Kota Jogja ini sangat tinggi. Sebulan itu kisaran 4.000 sampai 5.000 kantung darah. Bagaimana ini kami upayakan agar bisa memberikan layanan secara paripurna," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.