Deklarasi Pilkada Kulonprogo Guyub Rukun, Bawaslu Minta Paslon Tak Libatkan ASN dan Pamong Kalurahan

Harianjogja.com, KULONPROGO—Bawaslu bersama Pemkab Kulonprogo menggelar deklarasi Pilkada damai yang bertajuk Guyub Rukun Merawat Pemilihan 2024 Bermartabat di Aula Adikarto, Sekretariat Daerah pada Senin (21/10/2024).

Kegiatan yang dihadiri oleh seluruh pasangan calon (paslon) Pilkada ini bersepakat untuk tidak menggunakan kampanye bernada provokatif dan menjaga kondusifitas wilayah.

BACA JUGA: KPU Jogja Siapkan Tiga Sesi Debat bagi Peserta Pilkada, Bahas Inklusivitas hingga Isu Sampah

Ketua Bawaslu Kulonprogo, Marwanto menjelaskan pihaknya juga meminta paslon Pilkada Kulonprogo tidak melibatkan aparatur sipil negara (ASN) dan pamong kalurahan dalam kampanye ini.

"Deklarasi ini jadi komitmen bersama untuk berkontestasi dalam Pilkada secara sehat sesuai aturan yang ada termasuk tidak melibatkan ASN dan pamong kalurahan," tegasnya.

Marwanto menerangkan komitmen berkontestasi secara sehat ini tidak hanya dimiliki paslon Pilkada tapi juga tim pemenangannya, simpatisan hingga relawan. "Kami juga selalu mengimbau untuk tidak menggunakan politik uang, tidak menyebar berita bohong, atau isu bernuansa Sara (Suku, Agama, Ras) lainnya," jelasnya.

Komitmen menjalankan kontestasi secara sehat, jelas Marwanto, penting karena hal itu kewajiban tiap paslon dan timnya dalam mentaati seluruh peraturan dalam Pilkada. "Bawaslu juga selalu mengawasi dan bekerja agar Pilkada ini terselenggara secara jujur dan adil serta sesuai peraturan agar bermartabat," tandasnya.

Sementara Penjabat Bupati Kulonprogo, Srie Nurkyatsiwi yang hadir dalam deklarasi tersebut  menyebut pihaknya juga berkomitmen untuk menjaga netralitas ASN. "Kami selalu bersinergi agar turut mensukseskan gelaran Pilkada ini berjalan lancar dan damai sesuai aturan yang ada," terangnya.

BACA JUGA: Pemasangan Ribuan APK Pilkada di Kulonprogo Tak Sesuai Aturan, Bawaslu: Sudah Kami Ingatkan

Siwi menjelaskan pelaksanaan Pilkada mesti menegdepankan langkah proaktif dan preventif sesuai proporsinya dalam menghadapi setiap tantangan yang ada. "Pilkada ini sarana memperkuat demokrasi agar pembangunan kedepannya terus dapat dilakukan secara maksimal, sehingga perlu disukseskan bersama," tuturnya.

Perbedaan pendapat dalam Pilkada, jelas Siwi, perlu disikapi secara dewasa dan mengedepankan prinsip penghormatan atas beragam pendapat tersebut. "Mari jalani Pilkada ini dengan riang gembira dan menjaga kekondusifan bersama, supaya pembangunan yang sedang dikerjakan juga dapat berjalan lancar tidak terganggu," tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.