JCW Ingatkan Hakim PN Jogja Harus Bersih dari Suap

Harianjogja.com, JOGJA—Jogja Corruption Watch (JCW) mengingatkan para hakim di Pengadilan Negeri Jogja untuk menjaga integeritas dengan tidak menerima suap. Hal ini berkaca pada terungkapnya kasus suap hakim di PN Surabaya beberapa waktu lalu.

Aktivist JCW, Baharuddin Kamba, menjelaskan dugaan suap dan gratifikasi terjadi pada tiga hakim PN Surabaya, Jawa Timur, atas vonis bebas terhadap terdakwa Ronald Tannur dalam perkara dugaan penganiayaan yang menyebatkan pacarnya meninggal dunia.

Ia mendorong penelusuran aliran dana tidak hanya berhenti pada tiga hakim di PN Surabaya itu saja, tapi perlu ditelusuri hingga tingkat hakim majelis kasasi Mahkamah Agung (MA).

“Karena barang bukti berupa uang sejumlah Rp20 miliar, dalam segepok uang dolar AS yang dibungkus dan dilabeli dengan tulisan 'untuk kasasi',” katanya di depan PN Jogja, Jumat (25/10/2024).

BACA JUGA: IPhone 16 Dipastikan Dilarang Dijual di Indonesia, Ini Kata Kementerian Perindustrian

JCW melihat fenomena ini menunjukkan di dalam institusi penegakan hukum khususnya para hakim belum sepenuhnya bersih dari perilaku koruptif.

Maka selain mendorong pengusutan kasus tersebut, ia juga mengingatkan para hakim di PN Jogja agar tidak terlibat praktik suap dalam menangani perkara.

Selain melanggar hukum, hal ini juga mencederai perjuangan Solidaritas Hakim Indonesia yang sedang menuntut kenaikan gaji. “Konsekuensi dari kenaikan gaji itu kan kinerja, yang kedua soal menjunjung tinggi integeritas,” katanya.

Dalam catatan JCW, hakim di lingkungan PN Jogja memang belum pernah terungkap terlibat dalam praktek suap. Namun pada 2011 pernah muncul kasus hakim meminta dipesankan penari striptease. “Hakim bernisial DJ dipecat karena terbukti melanggar kode etik hakim,” ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.