Seleksi Administrasi PPPK Kulonprogo, 34 Formasi Kosong

Harianjogja.com, KULONPROGO—Seleksi administratif pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di lingkungan Pemkab Kulonprogo menunjukan 34 formasi masih kosong. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) mencatat dari 205 formasi yang ditawarkan terdapat 1.117 pelamar.

Ribuan pelamar itu menyisakan 27 orang yang tidak lolos seleksi administratif. Meskipun begitu BKPP Kulonprogo membuka layanan sanggah terhadap pelamar yang dinyatakan tidak memenuhi syarat itu paling lambat Senin (4/11/2024).

Kepala BKPP Kulonprogo, Sudarmanto menjelaskan 34 formasi yang masih kosong tersebut yaitu tenaga kesehatan sebanyak 22 posisi, guru ada sembilan formasi yang kosong, dan tenaga teknis terdapat tiga posisi. Puluhan formasi kosong ini akan dilimpahkan kuotanya pada pendaftaran PPPK gelombang dua pada Desember nanti.

Sudarmanto menerangkan formasi yang kosong juga dapat terisi oleh pelamar yang dinyatakan tak memenuhi syarat jika dalam masa sanggah terbukti bisa lolos seleksi administratif. "Final hasil seleksi administratif setelah masa sanggah kami cermati akan diumumkan akhir November nanti," katanya.

BACA JUGA: IPhone 16 Dilarang Dijual di Indonesia, Apple Minta Bertemu Kemenperin

Gelombang pertama pendaftaran PPPK di lingkungan Pemkab Kulonprogo, jelas Sudarmanto,  memang hanya diperuntukan bagi pegawai eksisting di Pemkab Kulonprogo dan terdaftar di Badan Kepegawaian Nasional (BKN). "Penyebab masih kosong mungkin untuk yang tenaga kesehatan ini banyak yang eksisting tapi belum terdaftar ke BKN," jelasnya.

Bagi pegawai eksisting di Pemkab Kulonprogo yang belum terdaftar pada BKN, lanjut Sudarmanto, memang akses pendaftaran PPPK dilakukan pada gelombang dua. "Sehingga kami optimis nanti akan terpenuhi kuota ini terutama saat gelombang dua," terangnya.

Prioritas pegawai eksisting Pemkab Kulonprogo untuk mendaftar PPPK lebih awal, menurut Sudarmanto, karena kebanyakan yang bekerja dan mengabdi sudah belasan tahun.

"Supaya segera mendapat kepastian status kepegawaiannya, sehingga kami harap juga dapat mengikuti seleksi yang ada ini dengan baik," tuturnya.

Sudarmanto menjamin proses seleksi PPPK ini transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi yang ada. Ia menegaskan tidak ada jasa menitipkan pendaftar pegawai karena seluruh proses dapat diawasi secara bersama.

"Kalau ada yang menawarkan titip-menitip agar diterima itu jelas penipuan karena seluruh prosesnya terbuka dan dapat diawasi bersama," tegasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.