Gunungkidul Tak Kebagian Kuota Transmigrasi 2026, Ini Penyebabnya
Gunungkidul dipastikan tidak memberangkatkan peserta transmigrasi pada 2026 karena minimnya kuota yang diterima DIY. Padahal, masih ada sekitar 30 kepala keluar
tidak ada foto
Harianjogja.com, SLEMAN—Audit tentang Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) milik pasangan calon bupati dan wakil bupati Kustini Sri Purnomo-Sukamto telah diumumkan oleh KPU Sleman. Adapun hasilnya, laporan milik pasangan nomor satu ini telah mematuhi ketentuan dalam PKPU No.14/2024.
Audit laporan dana kampanye milik pasangan Kustini-Sukamto dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Hardiono dan Rekan. Sesuai dengan pengumuman di laman resmi milik KPU Sleman, hasil laporan termuat dalam 28 halaman yang isinya tentang Kesimpulan audit serta rincian dana kampanye milik pasangan calon.
Berdasarkan laporan tersebut, LPPDK yang dibuat oleh Kustini-Sukamto dinilai telah sesuai dengan ketentuan dalam PKPU No.14/2024 tentang Dana Kampanye. Total dana yang dihimpun pasangan ini selama berkampanye mengumpulkan sumbangan uang sebesar Rp50.100.000.
Selain itu, ada sumbangan berbentuk barang dari pasangan calon sebesar Rp1,89 miliar dan berasal dari parpol pengusung sebesar Rp240 juta sehingga total Rp2,130 miliar.
Adapun untuk pengeluaran, Kustini-Sukamto mengeluarkan uang tunai Rp50 juta guna kepentingan kegiatan lain yang tidak melanggar kampanye dan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam kegiatan ini, juga ada pengeluaran dalam bentuk Barang senilai Rp741,5 juta.
Untuk pembuatan dan penyebaran bahan kampanye Rp1,36 miliar. Laporan ini juga memuat tentang pengeluaran dalam bentuk jasa sebesar Rp335 juta.
BACA JUGA: Laporan Dana Kampanye Pilkada Sleman, Harda-Danang Keluarkan Rp3,6 Miliar Hanya untuk APK
Ketua KPU Sleman, Ahmad Baehaqi mengatakan, laporan dana kampanye merupakan hal yang wajib dipenuhi oleh masing-masing calon bupati dan wakil bupati yang berkontestasi di Pilkada Sleman. Ia memastikan seluruh pasangan sudah memenuhi kewajiban terkait dengan pelaporan ini. “Sudah dilakukan audit dan hasilnya juga sudah kami unggah di laman resmi milik KPU Sleman,” kata Baehaqi, Minggu (15/12/2024).
Dia menjelaskan, berdasarkan hasil audit dari Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk, menyatakan bahwa laporan dana kampanye dari pasangan nomor urut satu sudah patuh dan sesuai dengan ketentuan PKPU No.14/2024. “Tahapan pilkada tinggal menetapkan calon terpilih, untuk kemudian dilakukan proses pelantikan,” katanya.
Anggota KPU Sleman Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Noor Aan Muhlishoh mengatakan, kewajiban masing-masing pasangan calon untuk melaporkan keuangan selama kampanye merupakan bentuk transparansi dan menjaga akuntabilitas penyelenggaraan pilkada. Proses ini diawali dengan pembuatan rekening khusus yang diikuti penyerahan laporan awal dana kampanye di awal masa kampanye.
Selanjutnya, di pertengahan masa kampanye, pasangan calon juga diwajibkan menyerahkan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye. Adapun di akhir kampanye, calon juga diminta menyerahkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.
“Kewajiban ini sudah dipenuhi oleh kedua calon yang mengikuti kontestasi Pilkada Sleman 2024,” katanya. (David Kurniawan)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Gunungkidul dipastikan tidak memberangkatkan peserta transmigrasi pada 2026 karena minimnya kuota yang diterima DIY. Padahal, masih ada sekitar 30 kepala keluar
Kemnaker menargetkan 300 ribu peserta Pelatihan Vokasi Nasional pada 2026 untuk mencetak SDM siap kerja sesuai kebutuhan industri.
Sebanyak 45 Koperasi Desa Merah Putih di Blora mulai beroperasi setelah mengantongi izin usaha lengkap dan berbadan hukum.
Rusia memperpanjang larangan ekspor bensin hingga akhir 2026 demi menjaga pasokan domestik dan menstabilkan harga bahan bakar.
Harga emas Antam hari ini, Minggu 26 Juli 2026, masih stagnan. Emas 1 gram bertahan Rp2.612.000, sementara buyback tetap Rp2.352.000.
Menteri Pendidikan India Dharmendra Pradhan mundur setelah protes nasional akibat skandal kebocoran soal NEET yang mengguncang jutaan siswa.