Angka IPM Bantul Naik dalam 2 Tahun Terakhir, Ini Kata Bupati Halim

Harianjogja.com, BANTUL–Bupati Bantul Abdul Halim Muslih angkat bicara terkait kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selama dua tahun terakhir.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), IPM Bantul tahun 2022 di angka 80,59, naik menjadi 81,74 di tahun 2023 dan pada 2024 angka itu naik menjadi 82,05. Angka IPM Bantul tersebut diatas rata-rata IPM DIY dan nomor tiga dari empat kabupaten dan satu kota se-DIY.

BACA JUGA: Masih Ada 28 lokasi di Bantul yang Kesulitan Air Bersih

"Ya, IPM itu kan, antara tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, dan tingkat kesejahteraan, sehingga dari penilaian terhadap tiga hal tersebut, IPM Bantul itu tinggi," kata Halim, Rabu (5/2/2025).

IPM di Bantul, tersebut lanjut Halim, di antaranya didukung oleh tingkat pendidikan yang tinggi, kemudian tingkat kesehatan yang diukur dengan usia harapan hidup (UHH) Bantul pada tahun 2024 yang rata-rata 74,80 tahun. Sehingga, warga Bantul rata-rata umurnya mencapai 74,8 tahun.

"Meninggal karena sakit ya, bukan karena kecelakaan," imbuh Halim .

Dengan kondisi tersebut, Halim mengklaim Pemkab Bantul bisa terus meningkatkan sumber daya manusia (SDM) Bantul dengan melakukan intervensi dalam hal kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Oleh karena itu, Halim menyatakan ekonomi yang berorientasi pada peningkatan pendapatan warga yang paling miskin itu menjadi prioritas.

"Namanya pertumbuhan ekonomi inklusif yang hari ini terus kami kuatkan untuk mengurangi angka kemiskinan, angka pengangguran," ungkapnya.

Halim menyatakan, hal tersebut tidak sederhana. Sebab, menyangkut kesiapan individu warga yang dibangun, dan potensi pasar ketika itu berkaitan dengan produk ekonomi.

"Dan, ini akan kami upayakan bersama dengan Pemerintah Kalurahan. Kami akan geser orientasi baru menuju anggaran yang benar-benar berdampak," jelas Halim.

Menurut Halim, karena adanya perintah efisiensi dari Pemerintah Pusat, maka Pemkab Bantul memastikan akan melakukan refocusing terhadap APBD 2025. Soal persentase dan besaran refocusing APBD 2025, Halim mengaku tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Kabupaten Bantul masih menghitung.

"Ini sedang kami hitung ulang. Yang jelas ATK akan kami pangkas dan menyisakan 10 sampai 25 persen, perjalanan dinas juga akan kami pangkas," ucap Halim.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.