Anggaran Pembangunan Dipangkas, Pakar: Opsi Kemitraan dengan Swasta Bisa Jadi Solusi

Harianjogja.com, SLEMAN–Pemangkasan anggaran triliun rupiah di Kementerian Pekerjaan Umum dikhawatirkan dapat berdampak pada pembangunan infrastruktur hingga surutnya sektor barang dan jasa konstruksi. Untuk mengantisipasi itu skema kerja sama swasta dinilai dapat diambil agar pembangunan infrastruktur bisa tetap berjalan. 

Pakar Kebijakan Publik UGM, Agustinus Subarsono berpandangan efisiensi anggaran di bidang infrastruktur akan berdampak pada pembangunan infrastruktur di Indonesia. Perkiraannya ada infrastruktur yang mungkin perlu di reschedule atau dijadwalkan ulang. Terutama infrastruktur-infrastruktur yang penggarapannya bersifat multiyear.

BACA JUGA: Penegakan Hukum Diminta Jalan Terus di Tengah Efisiensi Anggaran

"Misalnya tiga tahun, baru berjalan satu tahun kan kemudian jadi problem. Sehingga itu membutuhkan reschedule lagi, renegoisasi lagi dengan pihak lain yang sama-sama mengerjakan itu," terang Subarsono pada Kamis (13/2/2025).

Tak hanya berdampak pada pembangunan infrastruktur yang bisa tertunda atau terjadwal ulang, tetapi menurut Subarsono ada multiplier effect lain yang berpotensi timbul dari kebijakan ini. Misalnya di sektor pengadaan barang, proyek infrastruktur yang mandek membuat permintaan bahan material seperti baja, besi akan merosot. 

"Kalau infrastruktur berhenti, kan kemudian dia permintaan akan baja, permintaan akan besi, alat infrastruktur kan juga berhenti," tandasnya. 

Belum lagi pada sektor jasa, permintaan jasa alat infrastruktur atau pemanfaatan tenaga kerja akan berkurang bila proyek ditiadakan.  "Di samping efek langsung pada tenaga kerja kan juga mengalami mungkin, artinya tenaga kerja berkurang atau mungkin tidak bekerja kalau infrastruktur berhenti," tegasnya. 

Dalam konteks efisiensi ini, Subarsono menilai harus ada pelevelan prioritas mana proyek yang tetap jalan, mana yang bisa dijadwal ulang dan mana yang di-cancel. "Tapi kan tidak mudah itu, perlu ada kriteria yang jelas mana yang tetap jalan, kontinyu, mana yang di-reschedule, mana yang di-cancel itu kan perlu ada proses kehati-hatian," imbuhnya. 

BACA JUGA: Efisiensi Anggaran, Pemkot Jogja Mulai Menghemat Listrik dan Air di Perkantoran

Soal kerja sama dengan swasta untuk pembangunan infrastruktur, bagi Subarsono itu bisa saja tetap dijalankan dengan skema Public Private Partnership (PPP)

"Bagi saya kalau pembangunan tetap harus jalan sementara dana APBN itu terbatas bahkan berkurang, maka yang perlu digalakkan adalah PPP, yaitu kemitraan dengan swasta di dalam membangun sebuah infrastruktur," tuturnya 

Salah satu skema yang bisa diterapkan ialah Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Skema KPBU dapat menjadi sarana untuk memobilisasi dana dari badan usaha atau sektor swasta. Model ini akan mengurangi peran negara di sektor pembangunan infrastruktur. 

"Atau [skema] kolaborasi bisa, karena apa, kalau pembangunan berhenti sama sekali kan kemudian fasilitas publik terganggu dan kebutuhan publik terganggu. Lebih baik mengurangi peran negara di dalam pembangunan dan memberi ruang yang lebih besar kepada swasta untuk masuk dalam skema PPP, kemitraan tadi," tandasnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.