Rencana Pembukaan Blokir Anggaran, PHRI DIY: Kami Panggil Lagi 5.800 Karyawan yang Dirumahkan

Harianjogja.com, JOGJA— Pembukaan blokir sejumlah anggaran pemerintah dinilai sebagai angin segar untuk bisa merekrut kembali 5.000 lebih karyawan hotel/restoran yang kini masih dirumahkan di wilayah DIY.

Ketua PHRI DIY Dedi Pranowo Eryono mengatakan hingga awal Mei 2025, sekitar 5.800-an karyawan hotel/restoran di DIY masih berstatus dirumahkan sementara tanpa digaji. Mereka berasal dari berbagai jenis hotel, mulai non-bintang hingga bintang lima, yang terpaksa melakukan efisiensi sejak awal tahun buntut minimnya kegiatan kementerian dan lembaga pemerintah.

BACA JUGA: PHRI Bantul Minta Penginapan dan Restoran Tak Berizin Ditertibkan

"Kalau memang blokir anggaran itu dibuka dan kementerian-kementerian kembali menggunakan fasilitas-faslitas kami sehingga kami bisa terangkat dan karyawan kami yang 'unpaid leave' (dirumahkan tanpa digaji) bisa kami panggil lagi," ujarnya dikutip dari Antara, Sabtu (3/5/2025).

Menurut dia, selama blokir anggaran pemerintah berlangsung, belanja negara untuk kegiatan MICE (meeting, incentive, convention, and exhibition) di DIY nyaris berhenti total. Ia mengakui, MICE selama ini menjadi salah satu andalan hotel dan restoran di DIY, terutama di segmen bintang tiga ke atas.

"Kemarin saya berpikir dampaknya hanya bintang tiga, empat, lima, tapi ternyata di bintang dua, satu, dan non-bintang juga berdampak. Karena perputaran uangnya tidak berjalan secara maksimal, daya beli masyarakat menjadi rendah," ujar dia.

Meski begitu, Dedi menyebut rencana pemanggilan kembali karyawan hotel yang dirumahkan tidak bisa serta-merta direalisasikan sebelum ada pemulihan reservasi atau kegiatan MICE kementerian.

"Otomatis akan kita panggil yang sekitar 5.800-an orang itu. Tapi kan kran (anggaran pemerintah) dibuka itu kan tidak langsung reservasi kan, pasti melalui proses. Nah, itu kita menunggu itu," ujar dia.

BACA JUGA: Hanya Mampu Bertahan 3 Bulan, PHRI Desak Pemerintah Cabut Inpres Efisiensi Dan Terapkan Relaksasi Pajak

Karena itu, Dedi berharap kementerian/lembaga pemerintah segera merealisasikan kegiatan mereka melalui belanja anggaran di sektor jasa, terutama dengan memesan layanan hotel dan restoran.

Dia mengakui kontribusi sektor swasta terhadap kegiatan MICE masih sangat kecil lantaran turut mengetatkan pengeluaran. "Saya minta anggaran itu segera dibelanjakan dan reservasi di hotel-hotel kami," ucap dia.

Ia menyebutkan pada Mei 2025, tingkat reservasi hotel di DIY sudah berangsur membaik mencapai 45 hingga 50 persen. Dengan adanya dua hingga tiga libur panjang, PHRI menargetkan okupansi terus merangkak naik.

"Kita berharap itu nanti akan meningkat karena liburannya cukup banyak dan harapan kita sangat besar untuk Mei ini target kita (okupansi) 80 persen," ujar dia.

Sebelumnya, Pemerintah telah membuka anggaran yang dicadangkan atau blokir anggaran dari 99 kementerian/lembaga (K/L) senilai Rp86,6 triliun, seiring dengan selesainya pelaksanaan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) 1 Tahun 2025.

Menurut Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi April 2025 dikutip di Jakarta, Jumat, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa pelaksanaan Inpres telah diselesaikan. Laporan itu dilakukan pada 7 Maret 2025.

Selanjutnya, Menkeu meminta izin kepada Presiden untuk memfokuskan kembali, merelokasi, membuka blokir anggaran, dan berbagai langkah lainnya agar belanja K/L bisa lebih tajam sesuai dengan prioritas pemerintah. "Kalau besarnya adalah Rp86,6 triliun sudah dilakukan buka blokir sehingga bisa belanja lagi," ujar Suahasil.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara