Warga Gondokusuman Sinau Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

JOGJA—Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DIY terus meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Pancasila dan wawasan kebangsaan. Salah satunya melalui Sinau Pancasila dan Wawasan Kebangsaan untuk masyarakat Kemantren Gondokusuman, Kota Jogja, Senin (19/5/2025).

Bertempat di Hotel Grand Kangen, forum ini diikuti sejumlah elemen masyarakat Gondokusuman, seperti Karang Taruna, PKK, tokoh masyarakat, dan sebagainya. Dua narasumber mengisi forum ini, yakni Wakil Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) DIY Gregorius Sri Nurhartanto dan Ketua Pusat Studi Pancasila, dan Bela Negara (PSPBN) UIN Sunan Kalijaga Khoirul Anam serta Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto.

BACA JUGA: SINAU PANCASILA: Menjaga Kerukunan dan ketentraman Masyarakat

Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, mengatakan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa dan falsafah hidup berbangsa dan bernegara menjadi tanggungjawab negara untuk dilestarikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pendidikan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan untuk meningkatkan pengamalan Pancasila, membina kerukunan dan toleransi masyarakat yang majemuk yang terdiri atas beragam suku, ras, agama, golongan, sosial, ekonomi, budaya dan kearifan lokal. “Sehingga terwujud masyarakat DIY yang berkharakter unggul dan menjiwai Pancasila,” paparnya.

Masyarakat perlu berpartisipasi aktif sebagai agen perubahan dan penggerak dalam mengimplementasikan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. “Mendorong dan mendukung pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan,” kata dia.

Ketua Pusat Studi Pancasila, dan Bela Negara (PSPBN) UIN Sunan Kalijaga Khoirul Anam menjelaskan, dalam menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara, harus menghayati dan mengimplementasikan karakter Pancasila. “Pertama ketuhanan, meliputi religiusitas, menghormati kebebasan beragama, toleransi beragama dan memastikan terwujudnya kebebasan untuk menjalankan ajaran agama,” ujarnya.

Kedua, kemanusiaan, yakni menghormati dan melindungi hak asasi manusia (HAM), mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan tidak diskriminatif. “Ketiga, persatuan dan kesatuan, yakni menghargai Kebhinekaan, menghormati semua suku, ras dan golongan, cinta tanah air,” katanya.

Keempat, kerakyatan, yang meliputi musyawarah dan gotong royong. Kelima, keadilan sosial, yakni memperlakukan sama semua orang, keadilan dalam hukum dan politik. “Kita harus berperilaku pancasilais dengan kembali pada karakter atau jati diri bangsa,” ungkapnya.

Konflik antarsuku atau golongan, menurut dia, tidak mencerminkan karakter sebagai bangsa Indonesia. “Kita masih banyak konfliknya, antar suporter, kelompok silat dan sebagainya. Itu bukan karakter kita. Maka itu tidak perlu kita lakukan,” jelasnya.

Wakil Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) DIY Gregorius Sri Nurhartanto menuturkan Indonesia bukan negara agama atau sekuler, melainkan negara Pancasila. Di situ meletakkan Ketuhanan Yang Maha Esa, memberikan tempat yang wajar dan ruang yang bebas bagi tumbuhnya nilai-nilai keagamaan. Masyarakat Indonesia memiliki kebebasan menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Ia menegaskan negara melalui Kementerian Agama maupun Kementerian Kebudayaan, memfasilitasi agama-agama asli Nusantara.

“Sekarang sudah dijamin oleh negara dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi 2014, penghayat kepercayaan sama halnya dengan agama. Di KTP boleh disebut sebagai penghayat kepercayaan. Pelajaran penghayat kepercayaan juga harus difasilitasi,” kata dia.

Mantri Pamong Praja Gondokusuman, Guritno, mengatakan berbagai perbedaan yang ada di masyarakat jika tidak disikapi dengan bijaksana akan menimbulkan konflik bahkan hancurnya negara. “Negara kita sangat banyak suku-bangsanya. Bangsa lain banyak yang memuji kita dari lahir sampai sekarang tidak ada yang membuat negara kita terpecah,” ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.