52 Anak di Sleman Lolos Seleksi Sekolah Rakyat

Harianjogja.com, SLEMAN—Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sleman menyampaikan bahwa ada sebanyak 52 anak dari keluarga miskin di Bumi Sembada lolos seleksi Sekolah Rakyat (SR) Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Purwomartani Sleman dan SR Sonosewu Bantul.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Sleman, Sarastomo Ari Saptoto, mengatakan ada total 154 warga Sleman yang mendatar di SR BBPPKS Purwomartani. Namun, hanya ada 41 warga Sleman yang lolos.

Adapun pendaftar SR Sonosewu ada 34 warga Sleman. Dari jumlah itu, 23 orang tidak lolos. Dengan begitu hanya sebelas yang akan menempuh pendidikan di SR tersebut.

“Skala prioritas memang untuk siswa yang masuk desil 1 Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional [DTSEN],” kata Ari dihubungi, Senin (30/6/2025).

Desil mengacu pada tingkat kemiskinan. Desil 1 artinya termiskin daripada desil 2 dan setelahnya. Dalam proses verifikasi tahapan penerimaan murid di SR, kata Ari ada yang akhirnya membatalkan pilihan dan memilih untuk bersekolah di sekolah regular.

Ari menerangkan kabupaten/ kota lain di DIY jga melakukan pemeringkatan/rangking terhadap pendaftar SR.

Pemeringkatan dilakukan dari desil terkecil. Dinsos Sleman juga menyandingkan DTSEN dengan data kemiskinan milik Pemkab Sleman serta data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

BACA JUGA: Tarif Ojek Online Bakal Naik hingga 15 Persen Sesuai Zona, Begini Penjelasannya

Sementara, Kepala Bagian Tata Usaha BBPPKS Purwomartani, Rabiah, mengatakan peresmian atau peluncuran SR BBPPKS Purwomartani dilakukan serentak bersama SR lain di sejumlah wilayah di Indonesia, Senin (14/7/2025).

“Kalau tidak mundur rencananya tanggal 14 Juli itu peresmian serentak se-Indonesia. Renovasi SR Purwomartani juga belum selesai,” kata Rabiah.

Sebelumnya, Kepala BBPPKS Yogyakarta, Eva Rahmi Kasim, mengatakan proses seleksi kepala sekolah dan tenaga pendidik dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

“Kalau kepala sekolah sudah keluar hasilnya. Satu sekolah rakyat satu kepala sekolah. Kalau guru kami masih menunggu,” kata Eva.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.