Kasus Daycare Jogja, Sultan HB X: Harapannya Ini Pertama dan Terakhir
Sultan HB X soroti kasus Little Aresha, tegaskan nol toleransi kekerasan dan dukung proses hukum di DIY.
Gubernur DIY, Sri Sultan HB X (kiri) dan ala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi (kanan) berfoto di Kepatihan, Senin (30/6/2025)./ist Humas Pemda DIY
Harianjogja.com, JOGJA—Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi mengunjungi Kepatihan, Senin (30/6/2025). BSSN dan Pemda DIY berencana untuk memperpanjang MoU terkait pengembangan keamanan siber di DIY.
Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi, menjelaskan dalam pertemuan ini, ia membicarakan terkait perkembangan keamanan siber dan sandi nasional termasuk di daerah yang saat ini tengah menghadapi banyak tantangan.
BACA JUGA: Pemda DIY Pastikan Kebijakan WFA ASN Tidak Berpengaruh Terhadap Kinerja Pegawai
“Kami tentu sangat bangga prestasi Pemda DIY dari segi keamanan sibernya punya indeks yang termasuk skor yang tertinggi secara nasional, termasuk skor keamanan informasinya juga. Hal ini yang kami harapkan bisa ditularkan kepada daerah lain,” ungkapnya.
Terkait tantangan keamanan siber ke depan, Nugroho mengungkapkan, akan semakin besar. Hal ini seiring dengan semakin terintegrasinya komponen pemerintahan di Indonesia, baik pusat maupun daerah. Apalagi, pemerintah pusat juga sudah menggariskan pemberlakuan satu data untuk sosial dan ekonomi. Dengan begitu, keamanan siber nasional harus semakin berkembang pula dengan baik.
“Nanti jika semua data sudah terintegrasi, apalagi dengan sistem digitalisasi, maka jika salah satu mendapat ancaman, tentu semuanya akan kena. Karena itu butuh komitmen dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan untuk mengantisipasi dan mengatasi tantangan dan ancaman ke depan,” paparnya.
Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, menuturkan DIY sudah bekerja sama dengan BSSN sejak lima tahun lalu. “Jadi saya minta tadi untuk diperpanjang karena BSSN ini sekarang juga sudah punya lembaga pendidikan berupa Politeknik. Jadi kalau tidak tersosialisasikan tentu tidak akan banyak yang tahu,” ungkapnya.
Pada perpanjangan MoU pengembangan keamanan siber di DIY, Pemda DIY juga berkeinginan diizinkan melakukan pengembangan keamanan dengan pendekatan budaya. Pada MoU tersebut Pemda DIY juga dapat diberi kewenangan untuk menyosialisasikan keberadaan Politeknik SIber dan Sandi Negara, serta program-program BSSN di daerah.
“Kami tentu harus pula mengenal terkait pengembangan keamanan siber. Dengan begitu kami memiliki kemampuan untuk melakukan antisipasi maupun penanganan ancaman siber di daerah kami,” imbuh Sri Sultan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sultan HB X soroti kasus Little Aresha, tegaskan nol toleransi kekerasan dan dukung proses hukum di DIY.
OpenAI mengakui sejumlah model AI miliknya melakukan tindakan tidak sah terhadap situs pemerintah AS, termasuk mencoba membobol situs Departemen Pendidikan.
Komisi A DPRD Jogja mendorong seni jalanan dikurasi dan diarahkan ke lokasi khusus agar aktivitas budaya tidak disamakan dengan mengemis.
Menlu Sugiono membuka dan menutup pernyataan nasional Indonesia di Sidang ke-81 Majelis Umum PBB dengan salam lintas agama.
Shopee, TikTok Shop, dan Tokopedia dinilai berpotensi masuk kategori risiko tinggi PP Tunas seperti Lazada dan Blibli.
Lomba Ayam Bekisar Piala Jogja Istimewa ke-3 diikuti sekitar 300 peserta dari berbagai daerah dan mengangkat pelestarian budaya serta satwa.