Pemerintah Setop Sementara Operasional 1.738 Dapur MBG, Ini Alasannya
Sebanyak 1.738 SPPG disuspend untuk perbaikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah perketat pengawasan dan buka kanal pengaduan.
Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Badan Pusat Statistik (BPS) serta Pemkot Jogja membangun kerja sama terkait pengelolaan data. Kegiatan itu digelar bersamaan dengan seminar bertajuk Membaca Kota Jogja dengan Data, Kamis (17/7/2025). /istimewa.
Harianjogja.com, JOGJA—Data statistik menjadi unsur penting dalam menelurkan kebijakan publik yang berkualitas. Oleh karena itu semua pihak perlu mengupayakan akurasi data serta kemudahan akses berbagai data.
Membangun semangat pengelolaan data tiga pihak terdiri atas Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Badan Pusat Statistik (BPS) serta Pemkot Jogja membangun kerja sama terkait pengelolaan data. Kegiatan itu digelar bersamaan dengan seminar bertajuk Membaca Kota Jogja dengan Data, Kamis (17/7/2025).
Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo dalam sambutan tertulis menyambut baik penyelenggaraan forum tersebut. Karena bisa menjadi ruang kolaboratif dalam memperkuat budaya pengambilan keputusan yang berbasis data dan fakta. Pasalnya saat ini, hidup di era ketersediaan dan kecepatan data menjadi penentu utama kualitas kebijakan publik. Sehingga tidak ada lagi ruang untuk kebijakan yang lahir dari intuisi semata.
BACA JUGA: KPU Bantul Lakukan Pemutakhiran Data Pemilih Tahun 2025
"Kota yang ingin tumbuh dengan sehat inklusif dan budaya yang tinggi harus mampu membaca dirinya sendiri dengan jernih melalui data statistik yang akurat relevan dan berkelanjutan," katanya.
Ia menambahkan berbagai kondisi saat ini menuntut respons kebijakan yang tidak hanya cepat tetapi juga tepat sasaran. Oleh karena itu data berfungsi sebagai pondasi dan dari kebijakan publik yang adil efisien dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat serta data menjadi kompas yang memimpin arah kebijakan.
"Selain itu data juga menjadi tulang punggung operasional dan pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan," katanya.
Rektor UAD Profesor Muchlas sepakat bawah data menjadi unsur penting dalam menerbitkan kebijakan. Berbagai kebijakan yang berkualitas memang lahir dari data yang tepat dan akurat. Oleh karena itu, ia mendorong adanya upaya bersama agar bisa menghasilkan data yang lebih akurat dan detail sehingga bisa menjadi referensi yang tepat bagi pengambil kebijakan.
"Kami dalam kerja sama ini ke depan bisa diperluas lagi. Bisa jadi dilakukan kolaborasi data, karena dari kami pihak kampus juga memiliki banyak personel yang melakukan penelitian lapangan juga memiliki data. Bagaimana data-data ini nanti bisa disinergikan," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Sebanyak 1.738 SPPG disuspend untuk perbaikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah perketat pengawasan dan buka kanal pengaduan.
Kemenkes menyiapkan tiga langkah untuk memperkuat peran bidan dalam menangani kesehatan mental ibu hamil dan ibu menyusui.
BI menyebut pelemahan rupiah hingga tembus Rp17.500 per dolar AS dipicu konflik global dan meningkatnya permintaan dolar.
Nadiem Makarim mengaku sakit hati dituntut membayar Rp5,67 triliun dalam kasus dugaan korupsi Chromebook Kemendikbudristek.
Polisi mengungkap tarif day care ilegal di Pakem Sleman mencapai Rp50 ribu per hari. Orang tua mengaku menitipkan bayi karena sibuk bekerja.
Kejagung masih menyelidiki dugaan pengurusan perkara yang menyeret Aspidum Kejati Sumsel Atang Pujiyanto.