KPK Dalami Proyek di Satpol PP Damkar dan 16 Dinas di Kabupaten Klaten
KPK memeriksa 18 saksi untuk mendalami proyek di Satpol PP Damkar dan 16 dinas Pemkab Klaten dalam kasus dugaan korupsi Bupati Klaten.
Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Badan Pusat Statistik (BPS) serta Pemkot Jogja membangun kerja sama terkait pengelolaan data. Kegiatan itu digelar bersamaan dengan seminar bertajuk Membaca Kota Jogja dengan Data, Kamis (17/7/2025). /istimewa.
Harianjogja.com, JOGJA—Data statistik menjadi unsur penting dalam menelurkan kebijakan publik yang berkualitas. Oleh karena itu semua pihak perlu mengupayakan akurasi data serta kemudahan akses berbagai data.
Membangun semangat pengelolaan data tiga pihak terdiri atas Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Badan Pusat Statistik (BPS) serta Pemkot Jogja membangun kerja sama terkait pengelolaan data. Kegiatan itu digelar bersamaan dengan seminar bertajuk Membaca Kota Jogja dengan Data, Kamis (17/7/2025).
Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo dalam sambutan tertulis menyambut baik penyelenggaraan forum tersebut. Karena bisa menjadi ruang kolaboratif dalam memperkuat budaya pengambilan keputusan yang berbasis data dan fakta. Pasalnya saat ini, hidup di era ketersediaan dan kecepatan data menjadi penentu utama kualitas kebijakan publik. Sehingga tidak ada lagi ruang untuk kebijakan yang lahir dari intuisi semata.
BACA JUGA: KPU Bantul Lakukan Pemutakhiran Data Pemilih Tahun 2025
"Kota yang ingin tumbuh dengan sehat inklusif dan budaya yang tinggi harus mampu membaca dirinya sendiri dengan jernih melalui data statistik yang akurat relevan dan berkelanjutan," katanya.
Ia menambahkan berbagai kondisi saat ini menuntut respons kebijakan yang tidak hanya cepat tetapi juga tepat sasaran. Oleh karena itu data berfungsi sebagai pondasi dan dari kebijakan publik yang adil efisien dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat serta data menjadi kompas yang memimpin arah kebijakan.
"Selain itu data juga menjadi tulang punggung operasional dan pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan," katanya.
Rektor UAD Profesor Muchlas sepakat bawah data menjadi unsur penting dalam menerbitkan kebijakan. Berbagai kebijakan yang berkualitas memang lahir dari data yang tepat dan akurat. Oleh karena itu, ia mendorong adanya upaya bersama agar bisa menghasilkan data yang lebih akurat dan detail sehingga bisa menjadi referensi yang tepat bagi pengambil kebijakan.
"Kami dalam kerja sama ini ke depan bisa diperluas lagi. Bisa jadi dilakukan kolaborasi data, karena dari kami pihak kampus juga memiliki banyak personel yang melakukan penelitian lapangan juga memiliki data. Bagaimana data-data ini nanti bisa disinergikan," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
KPK memeriksa 18 saksi untuk mendalami proyek di Satpol PP Damkar dan 16 dinas Pemkab Klaten dalam kasus dugaan korupsi Bupati Klaten.
IDPRO meminta pemerintah mengkaji ambang batas 3 MW dalam rancangan Perpres pusat data karena dinilai berpengaruh terhadap investasi dan lokasi pembangunan.
DPR dan pemerintah membahas 397 DIM dalam RUU Perampasan Aset. Habiburokhman mengungkap 10 pokok utama pengaturannya.
Sri Sultan menanggapi penurunan foto Gibran di Kepatihan. Sejumlah OPD Pemkot Jogja dan DPRD Kota Jogja juga telah mencopotnya.
Ofero Carria 1 meluncur dengan harga Rp29.999.000. Motor listrik ini dibekali dua baterai dan skema sewa-milik mulai Rp55.000 per hari.
Pemerintah mengembangkan GI-Tourism di Dieng dengan mengangkat kopi arabika, carica, dan purwaceng sebagai daya tarik wisata.