Mahfud MD Ungkap Cucu Jadi Korban Program Makan Bergizi di Jogja

Harianjogja.com, JOGJA—Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, membuat pengakuan mengejutkan.

Pasalnya, anggota keluarganya, yakni cucu ponakannya, turut menjadi korban keracunan makanan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah mereka di Jogja.

"Satu kelas itu delapan orang langsung muntah-muntah. Nah yang enam itu, enam dan kakaknya, kakak yang masih dirawat di rumah sakit itu habis muntah-muntah sehari disuruh pulang, bisa dirawat di rumah," kata Mahfud, dalam kanal YouTube Mahfud MD Official yang tayang pada Selasa (30/9/2025) malam.

"Tapi yang ini (cucu satunya lagi) sampai empat hari di rumah sakit. Ada dua, bersaudara," imbuh pria yang pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.

BACA JUGA: 1 Orang Lagi Ditemukan Meninggal Dunia di Reruntuhan Ponpes Sidoarjo

Mahfud MD menjelaskan bahwa kedua cucu ponakannya, yang berada di sekolah yang sama namun beda kelas, mengalami gejala keracunan berupa muntah-muntah setelah mengonsumsi menu MBG. Meskipun enam siswa lain dan satu kakaknya sudah diizinkan pulang setelah sehari dirawat, salah satu cucunya harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit hingga empat hari.

Menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut bahwa kesalahan atau kekurangan pelaksanaan program MBG di seluruh Indonesia hanya sekitar 0,00017 persen dari total penerima, Mahfud menegaskan bahwa masalah korban keracunan MBG tidak boleh dilihat sekadar sebagai angka statistik.

Mahfud pun membandingkannya dengan kecelakaan penerbangan.

"Jutaan pesawat terbang di dunia ini lalu lalang setiap hari kecelakaan satu saja tidak sampai 0,00017 persen orang sudah ribut, karena menyangkut nyawa, kesehatan. Jadi bukan persoalan angka, ini harus diteliti lagi apa masalahnya," tegasnya.

Mahfud MD menyatakan bahwa meskipun program Makan Bergizi Gratis memiliki tujuan mulia, namun pelaksanaannya harus didukung dengan evaluasi mendesak.

Masalah utama yang disorot Mahfud adalah tata kelola program MBG. Ia menuntut kejelasan mengenai pihak penyelenggara di tingkat bawah, terutama karena pemerintah daerah (Pemda) secara struktural tidak dilibatkan dalam pelaksanaan.

"Begitu ada masalah keracunan, mereka (Pemda) yang turun. Ada yang satu sekolah, guru tidak digaji, tidak ikut panitia tapi ikut membersihkan ompreng. Ada yang hilang dia suruh ganti, padahal dia bukan panitia," ungkap Mahfud.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.