Bupati Harda Sebut Kasus Korupsi Bandwidth Turunkan Skor SPI Sleman

Harianjogja.com, SLEMAN— Skor Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK 2025 Kabupaten Sleman turun menjadi 74,14 dan menjadi yang terendah di DIY, dipengaruhi sejumlah kasus korupsi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

Adanya penalti penilaian akibat kasus dana hibah pariwisata 2020 dan pengadaan bandwidth–colocation DRC, serta pelanggaran yang melibatkan sejumlah aparatur pemerintah desa.

Ia menegaskan pentingnya pembenahan sistem pemerintahan agar berjalan sesuai aturan. Pemkab Sleman, kata Harda, akan memperkuat pengawasan internal dan menjadikan integritas pejabat sebagai teladan bagi masyarakat.

Ditemui di Pendopo Parasamya Kabupaten Sleman, Rabu (17/12/2025), Harda menyampaikan Sleman kena penalti atas kasus korupsi yang terjadi. Selain itu, kasus yang menjerat sejumlah lurah juga menurunkan skor SPI.

“Ada kencenderungan teman-teman [pemangku kepentingan] tidak bekerja sesuai sistem. Imbasnya mereka tentu akan membuat laporan yang juga settingan,” kata Harda, Rabu.

Harda menambahkan ia akan mengupayakan agar jalannya pemerintahan bisa bersih lewat penguatan dan pembangunan sistem yang tepat guna. Perbaikan sistem, pengawasan, penegakan aturan perlu upayakan.

Jika membandingkan dengan skor SPI 2024 yaitu 75,18, skor SPI 2025 mengalami penurunan. Adapun indeks SPI diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu merah (rentan) dengan rentang nilai 0-72,9, kuning (waspada) dengan nilai 73-77,9, dan hijau (terjaga) dengan nilai 78-100.

“Kami sempat menyambangi KPK juga. KPK menunjukkan grafik pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Mereka tahu sekali, lubang-lubang kecil ikut terpantau,” katanya.

Harda sebelumnya juga telah meminta agar pejabat menjadi contoh bagi masyarakat. Integritas pejabat di lingkungan Pemkab Sleman harus benar-benar ditegakkan. Berbagai peristiwa yang pernah terjadi, menurutnya, harus menjadi pembelajaran agar tidak terulang kembali.

Ia berkomitmen tidak akan membebani para pejabat untuk melakukan hal di luar ketugasan. Pemangku kepentingan di Pemkab Sleman harus fokus melayani masyarakat.

Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Azril Zah, mengatakan daerah yang memiliki kasus korupsi biasanya akan ada pengurangan nilai yang memengaruhi skor SPI.

“Untuk detailnya saya tidak tahu persis, karena yang tahu adalah Dit Monitoring KPK. Tapi, daerah yang kena kasus korupsi biasanya memang ada faktor koreksi. Tunggu saja di website KPK nanti akan ada detailnya,” kata Azril, Kamis.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.