OJK Dorong Keuangan Berkelanjutan di ABMF Jogja

JOGJA—Agenda penguatan keuangan berkelanjutan dan pasar obligasi mata uang lokal mengemuka dalam 45th ASEAN+3 Bond Market Forum (ABMF) Meeting yang digelar pada 2–4 Februari 2026 di Kota Jogja. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadikan forum regional ini sebagai momentum mempercepat integrasi pembiayaan berkelanjutan di Indonesia dan kawasan ASEAN.

Pertemuan yang diselenggarakan OJK bersama Asian Development Bank (ADB) tersebut mempertemukan regulator, pelaku pasar, investor, akademisi, serta organisasi internasional guna membahas pengembangan pasar obligasi sekaligus memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan lintas negara.

Dalam forum itu, Direktur Eksekutif Grup Spesialis Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Retno Ici, menegaskan bahwa pasar modal kini tidak lagi sekadar menjadi sarana penghimpunan dana, melainkan juga memikul tanggung jawab sosial dan lingkungan.

“Saat ini, pasar modal memainkan peran sebagai titik temu penting antara peluang dan tanggung jawab. Pasar tidak lagi semata membiayai pertumbuhan ekonomi, tetapi juga proyek dan perusahaan yang memberikan dampak positif bagi lingkungan dan sosial,” katanya saat pembukaan ABMF Meeting, Senin (2/2/2026).

Retno mengungkapkan, hingga akhir tahun lalu portofolio obligasi dan sukuk berkelanjutan yang beredar di Indonesia telah mencapai sekitar Rp54,9 triliun atau setara US$3,28 miliar. Instrumen tersebut mencakup kategori hijau, sosial, keberlanjutan, serta terkait keberlanjutan, yang menunjukkan perkembangan signifikan seusai terbitnya regulasi obligasi dan sukuk tematik berkelanjutan pada 2023.

“Penerbitan obligasi dan sukuk tematik berkelanjutan terus meningkat. Upaya OJK melalui optimalisasi taksonomi keuangan berkelanjutan Indonesia menjadi bagian krusial dalam mendorong agenda ini,” ucap Retno.

Ia menambahkan, Kementerian Keuangan telah menginisiasi penerbitan Sukuk Hijau, obligasi SDG, hingga obligasi Biru sebagai bagian dari kebijakan yang memperkuat prinsip pembangunan berkelanjutan di sektor pembiayaan negara.

Sementara itu, Direktur Strategi Pembiayaan dan Investasi Pembangunan Bappenas, Mada Dahana, menjelaskan bahwa arah keuangan berkelanjutan Indonesia selaras dengan kerangka pembangunan jangka panjang nasional.

“Kami telah menetapkan RPJPN 2025–2045 yang dibagi dalam empat RPJMN. Periode awal sudah diselaraskan dengan visi Presiden melalui Astacita atau delapan prioritas pembangunan,” katanya.

Menurutnya, pembangunan nasional diarahkan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 dengan lima target utama, yakni peningkatan pendapatan per kapita setara negara maju, penghapusan kemiskinan ekstrem, penguatan peran global, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penurunan emisi gas rumah kaca.

Ia menegaskan Indonesia telah mengadopsi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) ke dalam kebijakan nasional sejak 2017 dan memasukkannya ke dalam peta jalan pembangunan jangka panjang, sehingga kebijakan keuangan berkelanjutan tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian integral dari strategi pembiayaan pembangunan nasional yang menuntut dampak sosial dan lingkungan yang terukur.

“Hal terpenting dari keuangan berkelanjutan adalah keharusan memastikan dampak sosial dan lingkungan yang positif dari setiap proses pembangunan,” ujarnya. (Advertorial)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.