Fasilitas Publik Termasuk Sekolah di Bantul Pulih Seusai Gempa Pacitan

Harianjogja.com, BANTUL—Pemerintah Kabupaten Bantul memastikan fasilitas publik yang terdampak gempa bermagnitudo 6,4 berpusat di selatan Pacitan pada Jumat (6/2/2026) dini hari kini kembali berfungsi, seiring berjalannya proses pemulihan pascabencana.

Pemulihan tersebut mencakup fasilitas pendidikan tingkat SD dan SMP yang sebelumnya mengalami kerusakan, setelah dilakukan perbaikan berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bantul.

Sekretaris Daerah Bantul, Agus Budi Raharja, menyampaikan bahwa layanan pendidikan sudah kembali normal dan tidak mengalami gangguan.

“Alhamdulillah, laporan dari BPBD untuk fasilitas publik terutama SD dan SMP yang terdampak, sejak kemarin sudah bisa digunakan sebagaimana mestinya. Jadi tidak ada gangguan pelayanan pendidikan,” kata Agus, Selasa (10/2/2026).

Selain sektor pendidikan, asesmen dampak gempa juga dilakukan secara menyeluruh oleh BPBD Bantul. Dari pendataan sementara, total kerugian akibat gempa di Kabupaten Bantul ditaksir mencapai Rp1.327.600.000, mencakup fasilitas pemerintah, fasilitas publik, serta rumah milik warga.

Agus menuturkan sebagian besar kerusakan rumah warga telah ditangani melalui gotong royong bersama relawan dan masyarakat setempat. Sementara itu, pemantauan kondisi korban luka masih terus dilakukan.

“Untuk korban luka, update terakhir masih ada 11 orang menjalani rawat inap dan 31 orang rawat jalan. Penanganannya tersebar di beberapa rumah sakit di Bantul,” ujarnya.

Ia menambahkan Dinas Kesehatan Bantul terus melakukan pendataan lanjutan dan berkoordinasi dengan rumah sakit terkait pembiayaan perawatan korban gempa.

Sementara itu, Sekretaris Pelaksana BPBD Bantul, Ribut Bimo Haryo, menjelaskan penanganan kerusakan dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah kalurahan.

Menurut Bimo, apabila kerusakan dapat ditangani menggunakan dana penanggulangan bencana di tingkat kalurahan, maka penanganan akan dilakukan langsung di level tersebut.

“Pada dasarnya kami sudah berkolaborasi dengan beberapa pemerintah kalurahan. Apabila kerusakan bisa ditangani dengan dana penanggulangan di kalurahan, tentu akan kami berdayakan,” kata Bimo.

Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Bantul tetap membuka opsi penggunaan dana bantuan tak terduga untuk mempercepat pemulihan, dengan keputusan yang masih menunggu hasil kajian lanjutan.

BPBD Bantul juga masih melanjutkan pendataan karena terdapat sejumlah asesmen kerusakan yang belum rampung. Bimo memastikan pembaruan data akan terus dilakukan dan disampaikan secara berkala.

“Kami akan terus melakukan update perkembangan dampak korban maupun kerusakan bangunan dan akan kami sampaikan kepada rekan-rekan media,” jelasnya.

Bimo menyebut dampak gempa kali ini menjadikan Bantul sebagai wilayah dengan tingkat kerusakan yang cukup signifikan dibandingkan daerah lain, sehingga upaya peningkatan kesiapsiagaan masyarakat menjadi perhatian utama.

“Bantul memiliki 11 potensi ancaman bencana. Karena itu masyarakat harus selalu siap, tanggap, dan tangguh,” katanya.

Pemerintah daerah, lanjut Bimo, berkomitmen terus hadir mendampingi masyarakat selama proses penanganan dan pemulihan pascagempa berlangsung agar warga tetap merasa aman dan terlindungi.

“Kami berharap masyarakat tidak panik. Pemerintah akan terus hadir memberikan penanganan terbaik bagi warga Bantul,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.