Haedar Nashir Soroti Reformasi Polri, Tekankan Pembenahan Internal

Harianjogja.com, BANTUL—Wacana reformasi Polri kembali menguat di tengah berbagai sorotan publik terhadap institusi penegak hukum. Hal ini disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir yang menegaskan pembenahan harus dilakukan secara matang dari dalam tubuh Polri sendiri.

Haedar menyatakan reformasi Polri tidak akan tuntas jika hanya menyentuh aspek non-substansial. Menurutnya, persoalan kelembagaan membutuhkan pendekatan komprehensif yang berfokus pada tata kelola internal dan integritas institusi.

Ia menjelaskan posisi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berada langsung di bawah Presiden merupakan hasil keputusan strategis pascareformasi 1998. Pemisahan keduanya saat itu dirancang sebagai bagian dari penataan institusi negara agar masing-masing menjalankan fungsi berbeda namun tetap memiliki peran strategis.

“Saya memandang bahwa posisi Polri dan TNI yang setelah reformasi 1998 itu langsung di bawah presiden tentu merupakan hasil dari pertimbangan yang matang,” ujarnya di sela acara pengajian Muhammadiyah di Student Dormitory UMY, Sabtu (21/2/2026).

Haedar mengingatkan bahwa setiap persoalan dalam lembaga negara tidak selalu harus dijawab dengan perubahan struktur organisasi atau reposisi kelembagaan. Jika pendekatan tersebut terus diulang, bangsa ini berpotensi terjebak dalam siklus persoalan yang sama tanpa solusi mendasar.

“Kalau ada masalah lebih baik melihat kondisi di dalam dan perbaiki yang ada di dalam. Sebagaimana juga ada masalah dalam birokrasi pemerintahan secara keseluruhan. Jika setiap ada masalah lalu perubahan struktural dengan mengganti posisi nanti lama kelamaan juga kita akan berhadapan dengan masalah,” ungkapnya.

Ia menilai Reformasi 1998 sudah menjadi tonggak perubahan struktural besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tantangan yang lebih mendesak saat ini justru penguatan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance di seluruh sektor birokrasi, termasuk Polri dan TNI.

“Polri, TNI, birokrasi, kementerian semua kan masih ada masalah. Ketika kita masih punya masalah korupsi sesungguhnya kan masih terkait dengan seluruh institusi pemerintahan,” katanya.

Menurut Haedar, pembenahan institusi negara harus dilihat secara objektif di semua cabang kekuasaan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Pendekatan komprehensif diperlukan agar solusi yang dihasilkan tidak hanya normatif, tetapi benar-benar menyentuh akar persoalan reformasi Polri dan tata kelola pemerintahan.

Ia pun berharap seluruh lembaga negara terus memperkuat integritas, meningkatkan akuntabilitas, serta meminimalkan praktik korupsi sebagai bagian dari agenda reformasi Polri dan penguatan good governance nasional. “Yang tidak kalah pentingnya justru satu good governance, kita perbaiki seluruhnya,” katanya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.