DPRD Kulonprogo Desak APBD Perubahan 2026 Segera Direalisasikan
DPRD Kulonprogo meminta APBD Perubahan 2026 segera dijalankan agar penyerapan anggaran tak menumpuk di akhir tahun.
Foto ilustrasi menu Makan Bergizi Gratis, dibuat menggunakan Artificial Intelligence (AI).
Harianjogja.com, KULONPROGO—Para penyedia program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kulonprogo mulai menerapkan kebijakan baru dengan mencantumkan rincian kandungan gizi serta harga pada setiap porsi yang didistribusikan.
Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut atas arahan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, guna menjamin transparansi anggaran dan kualitas asupan nutrisi bagi para siswa.
Meskipun rincian harga tidak dipampang secara terbuka di kemasan untuk umum, informasi nominal tersebut tetap disampaikan secara akuntabel kepada pihak sekolah.
Di SD Negeri Gembongan misalnya, pihak sekolah mengonfirmasi bahwa pelampiran informasi kandungan gizi sudah mulai diterapkan sejak awal pekan ini sebagai bagian dari standar operasional terbaru.
"Sudah ada catatan kandungan gizi beserta informasi harga per item makanan. Rincian harga disampaikan secara terpisah oleh SPPG melalui grup WhatsApp," ungkap Kepala SD Negeri Gembongan, Pri Hastuti Komarul, saat memberikan keterangan kepada media, Rabu (4/3/2026).
Grup koordinasi tersebut menjadi jembatan informasi antara penyedia dengan penanggung jawab di masing-masing sekolah, sementara rincian gizi tetap disertakan dalam kemasan makanan.
Pri Hastuti juga memberikan catatan positif terhadap kualitas MBG selama bulan Ramadan yang dinilai terus mengalami peningkatan dibandingkan periode awal puasa.
Sebelumnya, sempat muncul keluhan dari sejumlah wali siswa terkait menu tertentu, namun pembenahan kualitas terus dilakukan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) demi memenuhi ekspektasi gizi anak didik.
Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kulonprogo, Aini Ambarwati, mengakui bahwa saat ini belum seluruh SPPG di Bumi Binangun menerapkan pencantuman harga dan gizi tersebut secara serentak.
Pihaknya memberikan waktu adaptasi bagi para penyedia untuk menyesuaikan format laporan transparansi sesuai instruksi dari Gubernur DIY maupun BGN Pusat.
BGN Kulonprogo berkomitmen untuk terus mengarahkan seluruh mitra penyedia agar segera menerapkan standar transparansi ini pada setiap porsi yang disediakan.
Upaya ini diharapkan tidak hanya memperkuat kepercayaan publik terhadap program nasional tersebut, tetapi juga memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar terwujud dalam sajian makanan yang sehat, aman, dan bergizi bagi generasi muda.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPRD Kulonprogo meminta APBD Perubahan 2026 segera dijalankan agar penyerapan anggaran tak menumpuk di akhir tahun.
Kebakaran lahan terjadi di Puncak Setampol Torean Gunung Rinjani. Tim TNGR bergerak memadamkan api dan menilai luas area terdampak.
Kemenhub mencatat bus terlibat 21.269 kecelakaan sepanjang 2025. Pemerintah mendorong penerapan SMK PAU untuk memperkuat keselamatan.
Menpar Widiyanti kenalkan potensi wisata yacht Indonesia kepada investor asing, dari Raja Ampat hingga pasar yacht yang ditargetkan tumbuh.
HPP gula petani tak berubah sejak 2024. APTRI mengusulkan Rp15.500/kg, tetapi keputusan pemerintah belum terbit saat musim giling 2026 berakhir.
KPK mendalami aktivitas Sirajudin Lasena di Jakarta sebelum OTT, termasuk komunikasi dengan pihak swasta dan temuan uang Rp130 juta.