Anggaran Infrastruktur Naik, Target Jalan Rusak Ditekan di Kulonprogo

Harianjogja.com, KULONPROGO— Pemerintah Kabupaten Kulonprogo menaikkan alokasi anggaran infrastruktur menjadi Rp102 miliar dalam rencana pembangunan 2027. Kenaikan ini difokuskan untuk menekan persoalan jalan rusak yang selama ini menjadi keluhan warga.

Tambahan anggaran tersebut berasal dari kebijakan refocusing, yakni pengurangan belanja yang dinilai kurang produktif serta peningkatan efektivitas program di berbagai sektor. Langkah ini ditegaskan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 di Aula Adikarto, Kompleks Pemda Kulonprogo.

Wakil Bupati Kulonprogo, Ambar Purwoko, menyebut perbaikan infrastruktur menjadi prioritas karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Ia menyoroti persoalan jalan rusak yang telah berlangsung bertahun-tahun.

“Saya ingin di tahun 2027 hingga 2029 nanti, Kabupaten Kulonprogo targetnya adalah zero jalan bolong,” ujarnya pada Minggu, 5 April 2026.

Menurutnya, infrastruktur yang baik akan memperlancar aktivitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan warga. Karena itu, komitmen perbaikan jalan dinilai sebagai langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan daerah.

Di sisi lain, Ambar mengingatkan bahwa status Kulonprogo sebagai kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di DIY sejak 2016 harus menjadi pemacu perbaikan kebijakan. Meski demikian, ia mengapresiasi capaian 2025 yang mencatat penurunan angka kemiskinan tertinggi di wilayah DIY.

Ia menegaskan visi pembangunan 2025–2029 yang menargetkan Kulonprogo menjadi daerah makmur, mandiri, religius, berbudaya, dan berkelanjutan. Kebijakan yang diambil, menurutnya, harus berpihak pada masyarakat.

“Penderitaan masyarakat adalah penderitaan kita juga. Kebijakan jangan sampai merugikan rakyat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Analisis Data dan Perencanaan Pembangunan Bapperida Kulonprogo, Restu Dewandaru, menjelaskan Musrenbang menjadi tahapan penting dalam menyelaraskan prioritas pembangunan nasional, provinsi, dan daerah.

Ia berharap forum tersebut mampu menghasilkan perencanaan yang lebih tepat sasaran melalui penyerapan ide dari berbagai pemangku kepentingan.

“Forum ini kami dorong produktif dalam menghimpun gagasan demi kemajuan daerah,” ujarnya.

Melalui Musrenbang RKPD 2027, Pemkab Kulonprogo juga menegaskan komitmen sebagai pemerintahan yang terbuka. Masyarakat diajak terlibat aktif dalam mengkaji dan memberikan masukan terhadap rencana pembangunan.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.