Aktivis PMII DIY Dorong Mahasiswa Kuasai Kebijakan Publik

Harianjogja.com, JOGJA— Perubahan pola gerakan mahasiswa menjadi isu penting di tengah dinamika nasional yang terus berkembang. Aktivis kampus kini didorong tidak hanya aktif menyuarakan aspirasi melalui aksi jalanan, tetapi juga memperkuat kapasitas analisis dan pemahaman terhadap kebijakan publik agar mampu menghadirkan solusi yang lebih strategis.

Dorongan tersebut disampaikan Ketua Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) DIY, Muh. Faisal, saat kegiatan Sekolah Kebijakan Publik bertajuk "Dari Jalanan ke Kebijakan" di Balai Diklat Industri Yogyakarta, Jumat (12/6/2026). Menurutnya, tantangan terbesar yang dihadapi kalangan intelektual muda saat ini adalah menjaga konsistensi dalam mengawal isu nasional tanpa terjebak pada narasi tertentu yang dapat mengaburkan fokus perjuangan.

"Kami di internal PMII pun selalu membaca situasi dan kondisi isu nasional hari ini. Dan tentu kami takut dalam satu hal yang sering terjadi pada mahasiswa, yaitu terjebak dalam satu isu, terjebak pada satu narasi. Itu yang kami hindari," kata Faisal.

Mahasiswa Diminta Perkuat Analisis dan Hindari Narasi Instan

Faisal menjelaskan berbagai persoalan yang tengah dihadapi Indonesia, mulai dari tantangan ekonomi hingga potensi ancaman militerisme, membutuhkan respons yang didasarkan pada kajian mendalam. Karena itu, mahasiswa sebagai kelompok intelektual dinilai memiliki tanggung jawab besar untuk menyuarakan kepentingan masyarakat yang selama ini kerap terdampak oleh berbagai bentuk ketimpangan dan ketidakadilan sistemik.

"Mahasiswa adalah bagian yang paling bertanggung jawab atau berperan penting untuk menyuarakan hal itu. Kami di PMII selalu berkomitmen menyuarakan demikian," ungkapnya.

Ia juga menyoroti pola penyampaian aspirasi yang berkembang belakangan ini. Menurut Faisal, demonstrasi yang berujung pada tindakan anarkis tidak lagi relevan sebagai instrumen perjuangan mahasiswa. Gerakan yang hanya mengandalkan spontanitas tanpa didukung data, riset, dan landasan akademik yang kuat berisiko memunculkan kontradiksi di lapangan serta dapat merugikan kepentingan publik secara lebih luas.

Faisal mengibaratkan aksi tanpa perencanaan yang matang seperti menjala angin, yaitu aktivitas yang menghabiskan tenaga tetapi tidak menghasilkan perubahan nyata. Karena itu, ia menilai pendekatan persuasif dan gerakan konstitusional lebih sesuai diterapkan dalam sistem negara hukum yang berlaku saat ini.

"Peran mahasiswa adalah sebagai agent of change. Tentu perubahan itu harus dilakukan. Tapi, melalui cara dan metodologi yang berbeda hari ini. Pendekatan persuasif dan gerakan konstitusional jauh lebih memungkinkan karena kita hidup di negara hukum," jelas Faisal.

Sekolah Kebijakan Publik Cetak Kader Berbasis Pengetahuan

Sebagai respons atas kebutuhan tersebut, PMII DIY menggagas Sekolah Kebijakan Publik untuk meningkatkan kualitas kader dalam memahami proses lahirnya kebijakan dan regulasi. Program ini dirancang agar kader tidak hanya memiliki kemampuan berorasi dan menggalang massa, tetapi juga memahami tahapan perumusan kebijakan yang menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah.

Kegiatan kaderisasi nonformal tersebut diikuti oleh 45 peserta yang berasal dari berbagai cabang PMII di DIY serta sejumlah perwakilan dari Jawa Tengah. Untuk memperkaya perspektif peserta, panitia menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang, mulai dari akademisi, praktisi pergerakan, hingga pejabat publik yang memiliki pengalaman dalam proses penyusunan kebijakan.

Melalui forum tersebut, PMII DIY berharap lahir transformasi gerakan mahasiswa yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Kader diharapkan tidak hanya hadir sebagai peserta aksi di ruang publik, tetapi juga mampu berkontribusi sebagai perumus gagasan dan pemikir kebijakan yang dapat memengaruhi arah pembangunan serta pengambilan keputusan di tingkat yang lebih luas.

"Kami ingin mengembangkan kapasitas kader di wilayah pengetahuan dan gerakan. Karena bagi kami, gerakan PMII tidak hanya berkutat pada gerakan jalanan, tetapi harus mengetahui juga bagaimana proses kebijakan itu mampu dilahirkan," pungkas Faisal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.