Pendidikan DIY Diperkuat, Sleman Genjot Penanganan Anak Tidak Sekolah

Harianjogja.com, SLEMAN—Pendidikan DIY menjadi fokus utama dalam Konferensi Pendidikan Indonesia (KPI) 2026 yang digelar di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Rabu (1/7/2026). Berbagai strategi dipaparkan pemerintah daerah untuk memperluas akses pendidikan, meningkatkan mutu pembelajaran, sekaligus mempercepat penanganan anak tidak sekolah (ATS) melalui kolaborasi lintas sektor.

Komitmen tersebut disampaikan dalam sesi Dialog Berpihak kepada Anak yang menghadirkan kepala daerah, organisasi masyarakat sipil, dan pegiat literasi. Forum itu menegaskan bahwa pemerataan pendidikan tidak dapat diwujudkan hanya oleh pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan sekolah, keluarga, masyarakat, hingga dunia usaha agar ekosistem pendidikan berjalan berkelanjutan.

Salah satu pembahasan dalam sesi bertajuk "Ekosistem Pendidikan Berkelanjutan untuk Semua: Memperluas Kesempatan, Menguatkan Kualitas, dan Mewujudkan Keadilan Pendidikan Antarwilayah" berfokus pada transformasi digital serta penguatan sumber daya manusia di bidang pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Mustadi, menjelaskan bahwa peningkatan mutu pendidikan harus dimulai dari peningkatan kapasitas guru secara berkelanjutan. Menurutnya, guru perlu memperoleh dukungan lintas sektor agar mampu menyesuaikan proses pembelajaran dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pemkab Sleman terus mendorong terbentuknya komunitas belajar di berbagai wilayah. Komunitas ini diharapkan menjadi ruang kolaboratif bagi para guru untuk bertukar pengalaman, berbagi praktik baik, serta mengembangkan metode pembelajaran yang semakin berkualitas.

“Mutu pendidikan sangat ditentukan oleh kapasitas guru dalam merancang pembelajaran yang bermakna. Karena itu, komunitas belajar didorong sebagai ruang kolektif bagi guru untuk berbagai praktik baik,” ujar Mustadi.

Sementara itu, Bupati Sleman Harda Kiswaya mengungkapkan bahwa pemerintah kabupaten memprioritaskan pembaruan data pendidikan sebagai dasar dalam memetakan anak-anak yang berisiko putus sekolah. Langkah tersebut diperkuat melalui aplikasi Sleman Pintar yang mengintegrasikan data pendidikan mulai dari tingkat kalurahan hingga kabupaten sehingga proses pendataan menjadi lebih akurat.

Selain memanfaatkan teknologi digital, Pemkab Sleman juga mengembangkan Gerakan Andum Handarbeni Penanganan Anak Tidak Sekolah (Gandheng ATS). Program tersebut menggerakkan aparatur kapanewon dan kalurahan sebagai ujung tombak untuk melakukan pendataan, verifikasi, sekaligus pendekatan langsung kepada anak-anak yang telah putus sekolah agar bersedia kembali mengikuti pendidikan.

“Kita harus menjalin kolaborasi dengan semua pemangku kebijakan, baik itu pemerintah desa, sektor swasta, pengusaha, dan sebagainya. Semua pemangku kepentingan diajak bersama untuk membahas masalah kualitas pendidikan dan bagaimana anak-anak tetap sekolah,” ujar Harda Kiswaya.

Di sisi lain, Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih menilai penanganan anak tidak sekolah harus disesuaikan dengan karakteristik setiap daerah. Mengingat kondisi geografis Gunungkidul memiliki tantangan tersendiri, pemerintah daerah melakukan identifikasi secara personal untuk mengetahui penyebab seorang anak berhenti sekolah, baik karena persoalan ekonomi, keterbatasan akses transportasi, maupun pernikahan dini.

Pemetaan tersebut menjadi dasar dalam menentukan bentuk intervensi yang paling sesuai sehingga bantuan pendidikan maupun program beasiswa dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran kepada anak-anak yang membutuhkan.

Direktur Keluarga Kita, Siti Nur Andini, mengingatkan bahwa keberhasilan membangun pendidikan DIY yang inklusif tidak hanya bergantung pada sekolah maupun pemerintah daerah. Menurutnya, keterlibatan aktif orang tua merupakan fondasi penting dalam membangun lingkungan belajar yang mendukung tumbuh kembang anak.

Ia menambahkan bahwa pola asuh yang suportif serta meningkatnya kesadaran keluarga terhadap pentingnya pendidikan menjadi faktor penting dalam menekan angka anak tidak sekolah. Melalui kolaborasi antara pemerintah, sekolah, keluarga, masyarakat, dan sektor swasta, berbagai program yang dipaparkan dalam KPI 2026 diharapkan mampu memperluas akses pendidikan DIY sekaligus meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi seluruh anak di wilayah tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.