Puluhan Kursi SMP Negeri Sleman Masih Kosong Usai Daftar Ulang

Harianjogja.com, SLEMAN—Meski tingkat daftar ulang Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMP negeri di Kabupaten Sleman mencapai lebih dari 99%, masih terdapat 66 kursi yang belum terisi setelah seluruh tahapan daftar ulang berakhir. Kekosongan tersebut tidak bisa langsung diisi karena mekanisme penggantian peserta tidak diatur dalam petunjuk teknis SPMB.

Data Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman menunjukkan hanya sebagian kecil formasi yang belum terisi dari total daya tampung sekitar 7.800 siswa di 54 SMP negeri. Kondisi ini muncul setelah sejumlah calon murid yang dinyatakan diterima memutuskan tidak melanjutkan proses daftar ulang.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Mustadi, menjelaskan seluruh SMP negeri sebenarnya telah memenuhi formasi penerimaan saat tahapan pendaftaran SPMB ditutup. Namun, setelah memasuki masa daftar ulang, terdapat peserta yang mengundurkan diri maupun tidak melakukan registrasi ulang karena berbagai alasan.

"Ketika pendaftaran SPMB ditutup, seluruh SMP negeri sudah memenuhi formasi. Setelah itu ada yang mengundurkan diri atau tidak daftar ulang karena alasan tertentu. Hal seperti ini memang sulit diprediksi," kata Mustadi.

Menurutnya, kursi yang kosong tersebut tidak dapat langsung diberikan kepada peserta lain yang sebelumnya tidak lolos seleksi. Disdik Sleman terikat pada ketentuan yang tertuang dalam petunjuk teknis SPMB yang tidak mengatur pengisian kembali formasi kosong setelah tahapan daftar ulang selesai.

"Kalau ditanya kenapa formasi kosong itu tidak langsung diisi, kami tidak bisa melakukannya karena tidak ada regulasinya di juknis. Meskipun ada siswa cadangan, tetap tidak bisa dimasukkan ke formasi kosong," katanya.

Bagi orang tua yang masih berharap memperoleh kursi di SMP negeri, kondisi ini menjadi perhatian tersendiri. Sebab, meskipun terdapat bangku yang belum terisi, sekolah tidak memiliki kewenangan untuk membuka kembali proses penerimaan peserta didik di luar mekanisme yang telah ditetapkan.

Meski demikian, Mustadi menilai sebagian kursi kosong tersebut berpotensi terisi melalui jalur mutasi pada awal tahun ajaran baru. Perpindahan siswa dari sekolah lain ke SMP negeri masih dimungkinkan sepanjang sekolah tujuan memiliki daya tampung yang tersedia dan jumlah siswa dalam satu rombongan belajar tidak melebihi 32 orang.

Ia menyebut perpindahan peserta didik dari madrasah tsanawiyah (MTs), sekolah swasta, maupun sekolah berasrama masih sering terjadi setelah tahun ajaran berjalan.

"Anak-anak dari Muhammadiyah Boarding School juga ada yang mutasi ke SMP negeri, tentu dengan syarat sekolah tujuan masih memiliki kursi kosong dan jumlah siswa per rombel tidak lebih dari 32," ucapnya.

Sementara itu, data Disdik Sleman menunjukkan sebagian besar SMP negeri berhasil mencatatkan tingkat daftar ulang penuh. Hanya sejumlah sekolah yang masih menyisakan kursi dengan jumlah bervariasi.

Sekolah dengan kursi kosong terbanyak tercatat berada di SMPN 3 Prambanan. Sekolah tersebut masih memiliki 16 kursi yang belum terisi dari total daya tampung 94 siswa. Setelah itu terdapat SMPN 5 Sleman dan SMPN 4 Gamping yang masing-masing menyisakan lima kursi kosong. SMPN 5 Depok masih memiliki empat kursi kosong.

Selain itu, SMPN 4 Sleman, SMPN 2 Depok, SMPN 2 Kalasan, SMPN 4 Ngaglik, SMPN 1 Berbah, dan SMPN 3 Turi masing-masing masih memiliki tiga kursi kosong setelah proses daftar ulang selesai.

Kepala Bidang Pembinaan SMP Disdik Sleman, Ponidi, menjelaskan kondisi yang terjadi di SMPN 3 Prambanan berbeda dengan sekolah lain. Menurutnya, jumlah kursi kosong yang cukup banyak bukan disebabkan banyaknya siswa yang mengundurkan diri setelah diterima, melainkan karena jumlah pendaftar yang memang lebih sedikit dibanding sekolah lain.

"Kalau melihat data, siswa daftar ulang di SMPN 3 Prambanan ada 78 orang dari daya tampung 94 orang. Ini tidak bisa dibaca ada 16 orang yang tidak daftar ulang, tapi memang yang mendaftar lebih sedikit dibandingkan SMPN lain," kata Ponidi saat dihubungi, Sabtu (12/7/2026).

Ponidi menambahkan, kondisi tersebut hampir selalu terjadi setiap tahun. Salah satu faktor yang memengaruhi adalah lokasi sekolah yang berada di perbatasan antara Kabupaten Klaten di Jawa Tengah dan Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga minat pendaftar relatif lebih rendah dibanding sejumlah SMP negeri lain.

Di luar persoalan daya tampung, Disdik Sleman menyatakan peningkatan mutu pendidikan tetap menjadi prioritas pada tahun ajaran baru. Penguatan sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi guru, serta pengembangan kurikulum terus dilakukan untuk menjaga kualitas layanan pendidikan di seluruh SMP negeri.

Disdik juga mendorong kolaborasi yang lebih kuat antara sekolah negeri dan swasta. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengajak pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) melakukan kunjungan ke sekolah swasta guna mempelajari berbagai praktik baik yang dapat diterapkan dalam pengelolaan pendidikan di Kabupaten Sleman.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.