Warga Bantul Keluhkan Data Desil Tak Sesuai Kondisi Ekonomi

Harianjogja.com, BANTUL— Sejumlah warga Kabupaten Bantul mempertanyakan hasil pemutakhiran data sosial ekonomi yang menempatkan mereka pada desil menengah hingga atas. Mereka menilai kategori tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya, terutama setelah terjadi perubahan pekerjaan dan pendapatan.

Keluhan salah satunya disampaikan Hertraju, warga Jalan Waringin, Banguntapan, Bantul. Ia mengaku belum pernah mengikuti proses sensus, tetapi ketika mengecek data desil, namanya tercatat berada pada rentang desil 6-10.

Hertraju pun mempertanyakan langkah yang dapat ditempuh apabila data tersebut tidak sesuai dengan kondisi ekonomi keluarganya. Ia berharap tersedia mekanisme pengajuan keberatan atau banding sehingga masyarakat dapat memperbaiki data apabila terjadi ketidaksesuaian.

“Nama saya Hertaju, alamat saya di Jalan Waringin, Banguntapan Bantul. Saya belum pernah di sensus, tapi di data menunjukkan desil di angka 6-10. Itu solusinya bagaimana ya untuk ajukan banding?,” ujarnya, Kamis (26/8).

Warga yang Kena PHK Juga Masuk Desil 6-10

Keluhan serupa datang dari Daru, warga Bambanglipuro, Bantul. Berbeda dengan Hertraju, Daru mengatakan dirinya sebelumnya telah menjalani survei atau sensus dan sempat mengecek status desil sekitar satu bulan lalu.

Saat itu, Daru tercatat berada pada desil 9. Ia menilai kategori tersebut tidak menggambarkan kondisi ekonominya saat ini karena dirinya baru saja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Saya waktu itu udah ada survey atau sensus, pernah dapat desil 9, satu bulan yang lalu sebelum disensus pernah ngecek. Karena desil sembilan itu kan kategori orang yang sangat berada, kelas atas. sedangkan saya aja baru kena pengurangan pegawai, terus waktu itu saya melakukan perubahan data,” kata Daru.

Setelah melakukan perubahan data, Daru kembali mengecek statusnya. Hasil terbaru menunjukkan dirinya berada pada rentang desil 6-10.

Meski angka desil berubah, Daru tetap menilai kategori tersebut menjadi persoalan karena dapat berpengaruh terhadap akses terhadap sejumlah bantuan maupun fasilitas yang mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga.

Khawatir Sulit Akses Bansos dan Beasiswa

Daru mengaku khawatir status desil tersebut berdampak pada kesempatan keluarganya memperoleh bantuan sosial (bansos). Kekhawatiran lain berkaitan dengan anaknya yang sedang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Menurutnya, status sebagai keluarga yang masuk kategori mampu atau menengah dapat berpengaruh terhadap biaya pendidikan maupun peluang mendapatkan beasiswa.

“Sekarang saya cek masuk desil 6-10, tapi kan sama aja, kalau anak saya daftar kuliah pasti susah dapat beasiswa karena masuk kateogri mampu atau menengah,” ujarnya.

Keluhan warga tersebut menunjukkan persoalan yang mereka hadapi dalam mencocokkan data sosial ekonomi dengan kondisi keluarga yang telah mengalami perubahan. Warga berharap terdapat mekanisme untuk mengajukan keberatan ketika hasil pendataan dinilai tidak sesuai dengan keadaan ekonomi sebenarnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.