35 Kepsek Baru Dilantik, Kulonprogo Masih Kekurangan 778 Guru

Harianjogja.com, KULONPROGO— Pemerintah Kabupaten Kulonprogo melantik 35 kepala sekolah (kepsek) pada sejumlah jenjang pendidikan, Selasa (8/9/2026). Pengisian jabatan tersebut menyelesaikan sebagian kekosongan kepemimpinan sekolah, tetapi di sisi lain turut menambah persoalan kekurangan guru yang hingga kini masih dihadapi Kulonprogo.

Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kulonprogo, Nur Hadiyanto mengatakan sebelum pelantikan terdapat 64 posisi kepala sekolah yang kosong di berbagai satuan pendidikan. Setelah 35 jabatan tersebut terisi, masih ada 29 posisi kepsek yang belum memiliki pejabat definitif.

Kondisi tersebut membuat sebagian posisi kepala sekolah yang kosong harus ditangani oleh pelaksana tugas (Plt). Bahkan, terdapat Plt yang harus merangkap tugas di dua sekolah maupun guru yang tetap mengajar sekaligus mendapat tambahan tugas sebagai kepala sekolah.

Defisit Guru Kulonprogo Bertambah

Persoalan lain muncul karena sebagian besar kepala sekolah yang dilantik berasal dari kalangan guru. Pengangkatan tersebut membuat jumlah guru yang tersedia untuk mengajar berkurang.

"Sedangkan kekurangan guru di Kulonprogo jumlahnya mencapai 743 orang ditambah 35 karena menjadi Kepsek sehingga guru di Kulonprogo minus 778 orang," katanya saat dikonfirmasi, Selasa (8/9/2026).

Dengan kondisi tersebut, kebutuhan guru di Kulonprogo kini menjadi salah satu pekerjaan rumah Disdikpora. Pengisian tenaga guru juga tidak mudah dilakukan karena proses perekrutan saat ini dilakukan secara terpusat.

Selain itu, pemerintah tidak lagi diperbolehkan mengandalkan status honorer untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik. Situasi tersebut membuat pemerintah daerah harus mencari solusi lain agar pelayanan pendidikan tetap berjalan meskipun jumlah guru belum mencukupi.

Masih Ada 29 Jabatan Kepala Sekolah Kosong

Di sisi lain, Disdikpora Kulonprogo tetap akan melanjutkan proses pengisian jabatan kepala sekolah yang masih kosong. Nur Hadiyanto menyebut terdapat 29 posisi kepala sekolah yang harus segera diisi.

Pengisian tersebut akan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) bakal calon kepala sekolah (BCKS). Calon kepala sekolah nantinya diajukan ke pemerintah pusat untuk mengikuti proses sesuai ketentuan yang berlaku.

"Pengusulannya ke Kementerian Pendidikan Dasar Menengah melalui aplikasi KSPS dan yang diusulkan guru bukan yang sudah menjabat sebagai Kepsek. Kalau ada guru diangkat Kepsek maka jumlah defisit guru akan naik lagi tentunya," lanjutnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya dilema dalam pemenuhan kebutuhan kepala sekolah dan guru. Di satu sisi, sekolah membutuhkan kepala sekolah definitif agar pengelolaan satuan pendidikan dapat berjalan optimal. Namun, di sisi lain, pengangkatan guru menjadi kepala sekolah berpotensi kembali mengurangi jumlah guru yang tersedia untuk kegiatan belajar mengajar.

Regrouping Sekolah Jadi Salah Satu Solusi

Untuk mengatasi keterbatasan tenaga pendidik, Disdikpora Kulonprogo menyiapkan optimalisasi sekolah melalui regrouping. Langkah tersebut diharapkan dapat membuat layanan pendidikan kepada siswa tetap berjalan dengan dukungan jumlah guru yang lebih memadai.

Regrouping juga ditujukan untuk mengurangi kondisi guru yang harus merangkap mengajar di sekolah berbeda. Dengan penataan tersebut, guru diharapkan dapat lebih fokus memberikan layanan pendidikan kepada siswa di sekolah tempatnya bertugas.

Adapun 35 kepala sekolah yang dilantik terdiri atas 32 kepala sekolah SD, satu kepala sekolah SMP, dan dua kepala sekolah TK.

Bupati Kulonprogo Tekankan Integritas Kepala Sekolah

Dalam pelantikan tersebut, Bupati Kulonprogo Agung Setyawan mengingatkan para kepala sekolah yang baru dilantik agar menjalankan amanah dengan integritas dan moralitas. Menurutnya, jabatan kepala sekolah bukan sekadar peningkatan tugas dan kewenangan.

"Jabatan bukan sekadar peningkatan tugas dan wewenang, tetapi merupakan bentuk kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan kepada pemerintah, masyarakat, maupun Tuhan. Kepala sekolah harus mampu menjadi teladan melalui kedisiplinan, keadilan, dan integritas," ujarnya.

Agung juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang melayani. Kepala sekolah diharapkan mampu menjadi teladan sekaligus menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung guru dan peserta didik.

Selain persoalan efisiensi anggaran, Pemkab Kulonprogo melalui Disdikpora dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) juga memperhatikan kenyamanan kerja tenaga pendidik.

Salah satunya dengan mempertimbangkan kedekatan lokasi tempat tinggal guru dengan sekolah tujuan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat membuat tenaga pendidik bekerja lebih nyaman sehingga mampu memberikan pelayanan pendidikan secara maksimal.

"Orang akan bekerja dengan ikhlas manakala tidak terpaksa. Maka usahakan untuk mendekatkan lokasi mengajar agar guru bisa bekerja dengan nyaman dan maksimal," pungkas Agung.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.