Kulonprogo Uji Coba MPOS untuk Digitalisasi Retribusi, Target Berjalan Penuh 2027

Harianjogja.com, KULONPROGO—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo mulai memperkuat digitalisasi penerimaan retribusi daerah melalui penerapan pembayaran nontunai berbasis Mobile Point of Sale (MPOS).

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Kulonprogo membangun sistem pembayaran retribusi yang lebih transparan, akuntabel, dan terintegrasi. Penerapannya akan diuji selama tiga bulan terakhir 2026 sebelum ditargetkan dapat berjalan lebih luas pada 2027.

Bupati Kulonprogo Agung Setyawan mengatakan digitalisasi transaksi tidak semata dilakukan untuk mengejar capaian atau peringkat digitalisasi daerah. Menurut dia, sistem tersebut diarahkan untuk membangun ekosistem transaksi digital yang berkelanjutan.

"Dengan ekosistem digital ini, tata kelola keuangan kita menjadi lebih akuntabel, transparan, dan dapat dipantau secara real-time. Keuntungan utamanya adalah menekan tingkat kebocoran anggaran serta mengoptimalkan penerimaan daerah," kata Agung dalam High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Kompleks Pemkab Kulonprogo, Kamis (24/9/2026).

Agung menyebut volume transaksi digital di Kulonprogo relatif tinggi dibandingkan sejumlah daerah di sekitarnya. Namun, dari sisi nominal, transaksi digital tersebut masih tergolong rendah.

Karena itu, evaluasi terus dilakukan untuk meningkatkan pemanfaatan transaksi nontunai, termasuk pada sektor yang memiliki potensi penerimaan retribusi seperti tempat wisata, pasar, dan parkir.

Retribusi Wisata Jadi Salah Satu Sasaran MPOS

Penerapan MPOS menjadi salah satu upaya untuk memperluas digitalisasi pemungutan retribusi daerah. Pemkab Kulonprogo menggandeng Bank BPD DIY serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menjalankan sistem tersebut.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kulonprogo Sudarmanto mengatakan digitalisasi juga telah diterapkan dalam belanja daerah melalui Kartu Kredit Indonesia (KKI).

Hingga 24 September 2026, volume belanja daerah menggunakan KKI mencapai Rp690 juta dengan lebih dari 860 transaksi.

"Di samping belanja daerah, kami juga fokus mendorong pendapatan daerah agar dikelola secara digital. Uji coba penerapan digitalisasi retribusi daerah ini akan kita kawal ketat dalam tiga bulan ke depan di akhir tahun 2026, sehingga pada 2027 mendatang kita siap mewujudkan sistem tata kelola retribusi yang mandiri, terintegrasi, dan berbasis nontunai," ujar Sudarmanto.

Implementasi MPOS tersebut dituangkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemkab Kulonprogo, Bank BPD DIY Cabang Wates, dan sejumlah OPD terkait.

OPD yang terlibat meliputi Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, serta Dinas Perhubungan.

Kerja sama juga dilakukan antara Dinas Pariwisata dengan pengelola Kawasan Wisata Glagah dan pengelola Kawasan Wisata Jangkaran. Kedua kawasan tersebut menjadi bagian dari lokasi yang akan menggunakan MPOS untuk pemungutan retribusi pariwisata.

Dengan sistem pembayaran nontunai tersebut, Pemkab Kulonprogo berharap pengelolaan retribusi dapat dilakukan secara lebih terukur dan mudah dipantau sekaligus memperkuat penerimaan daerah.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara