Kekeringan, 255 Hektare Lahan Pertanian di Prambanan Tak Ditanami

Harianjogja.com, SLEMAN—Kekeringan membuat sekitar 255 hektare lahan pertanian di Kapanewon Prambanan tidak dapat ditanami pada musim tanam ini. Kondisi tersebut terutama terjadi pada lahan yang bergantung pada hujan dan wilayah dengan sumber air irigasi terbatas.

Panewu Prambanan Purwati mengatakan kondisi paling banyak terjadi di Kalurahan Wukirharjo, Gayamharjo, dan Sambirejo. Hampir seluruh lahan pertanian di tiga wilayah tersebut tidak ditanami karena merupakan lahan tadah hujan.

"Wilayah Wukirharjo, Gayamharjo, Sambirejo hampir semua tidak ditanami karena lahan tadah hujan," kata Purwati kepada wartawan, Kamis (1/10/2026).

Data yang disampaikan Purwati menunjukkan lahan kering di Wukirharjo mencapai sekitar 80 hektare. Kemudian Gayamharjo sekitar 70 hektare, Sambirejo sekitar 55 hektare, Sumberharjo sekitar 30 hektare, dan Bokoharjo sekitar 25 hektare.

Jika dijumlahkan, luas lahan kering di lima kalurahan tersebut mencapai sekitar 260 hektare. Namun, tidak seluruh lahan kering berada dalam kondisi bero atau tidak ditanami.

Air Irigasi Tak Cukup

Purwati menjelaskan lahan disebut bero ketika petani membiarkannya setelah panen karena tidak memiliki cukup air untuk kembali mengolah tanah.

Pompa sebenarnya dapat digunakan sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan air. Namun, penggunaan pompa membuat petani harus mengeluarkan biaya tambahan karena kebutuhan air untuk pengolahan lahan cukup besar.

"Kalau bero berarti tidak produktif. Setelah panen menunggu air untuk olah tanah karena debit air irigasi tidak cukup," ucapnya.

Di Kalurahan Sumberharjo, sebagian lahan pertanian setelah panen dibiarkan bero akibat keterbatasan air irigasi. Sebagian petani masih dapat mengolah lahannya dengan memanfaatkan sumur dangkal.

Kondisi berbeda ditemukan di Madurejo dan Bokoharjo. Menurut Purwati, ketersediaan air di sebagian wilayah tersebut masih memungkinkan petani melakukan penanaman.

Untuk lahan yang masih ditanami, kebutuhan air dapat dibantu menggunakan pompa. Meski demikian, Bokoharjo tetap memiliki sekitar 25 hektare lahan pertanian yang tidak dapat ditanami pada musim tanam ini.

Lahan tersebut tidak mendapatkan aliran air irigasi yang mencukupi. Debit sumur ladang juga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pertanian.

Petani Hindari Risiko Gagal Panen

Kekeringan yang berlangsung cukup panjang membuat petani harus mempertimbangkan risiko dalam menentukan musim tanam. Sebagian memilih tidak menanam karena khawatir biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh.

"Kondisi kekeringan yang berlangsung cukup panjang menyebabkan petani memilih tidak melakukan penanaman untuk mengurangi risiko gagal panen dan kerugian usaha tani," kata pungkasnya.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Sleman menyiapkan sejumlah dukungan untuk membantu pemenuhan kebutuhan air pertanian di wilayah terdampak.

Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (DP3) Sleman Liem Astuti mengatakan Pemkab melalui APBD memberikan dukungan untuk pembangunan sumur dangkal, penyediaan pompa air, serta optimalisasi Embung Kluwek di Prambanan.

Selain dukungan dari pemerintah daerah, terdapat program perbaikan irigasi tersier dari pemerintah pusat sebanyak sekitar 37 unit.

Dari jumlah tersebut, 13 unit telah selesai dikerjakan, 14 unit hampir selesai, sedangkan 10 unit lainnya masih dalam proses.

Program tersebut menjadi salah satu upaya untuk mendukung ketersediaan air bagi lahan pertanian di Prambanan, terutama di tengah kondisi kekeringan yang membuat sebagian petani belum dapat melakukan penanaman.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.