Anggaran Terbatas, Bantul Andalkan Revitalisasi Sekolah dari Pusat

Harianjogja.com, BANTUL—Keterbatasan anggaran daerah membuat Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Bantul mengandalkan program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat untuk menangani kerusakan sarana dan prasarana pendidikan.

Plt. Kepala Disdikpora Bantul Titik Sunarti Widyaningsih mengatakan pihaknya berupaya agar sebanyak mungkin sekolah di Bantul mendapatkan bantuan melalui program revitalisasi dari pemerintah pusat.

"Karena anggaran kami juga terbatas sekali, banyak efisiensi, kami berupaya sebanyak-banyaknya itu bisa revitalisasi, ikut revitalisasi dari pusat," kata Titik, Sabtu (3/10/2026).

Menurut Titik, perbaikan sarana dan prasarana sekolah tidak hanya dapat dilakukan melalui program pemerintah pusat. Dukungan juga bisa berasal dari aspirasi DPRD maupun program reguler pemerintah daerah.

Namun, keterbatasan fiskal membuat bantuan dari pemerintah pusat menjadi salah satu tumpuan untuk mempercepat penanganan sekolah yang mengalami kerusakan.

Sekolah Diminta Rutin Perbarui Dapodik

Titik menjelaskan sekolah penerima program revitalisasi ditentukan oleh pemerintah pusat berdasarkan data dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Dengan mekanisme tersebut, sekolah tidak perlu mengajukan proposal secara khusus untuk mendapatkan bantuan. Data sarana dan prasarana sekolah yang telah terintegrasi dalam Dapodik menjadi salah satu dasar pemerintah pusat dalam menentukan kebutuhan revitalisasi.

"Maka sekolah kami minta rutin memperbarui data sarana dan prasarana agar kondisi bangunan dapat terbaca dari pusat," ujarnya.

Batas waktu pembaharuan data Dapodik untuk kebutuhan tersebut dilakukan pada 31 Agustus. Meski demikian, pembaruan data masih dapat dilakukan apabila terdapat perubahan kondisi sekolah.

Karena itu, kondisi sarana dan prasarana yang tercatat dalam sistem menjadi penting dalam proses penentuan sekolah yang membutuhkan penanganan.

Kerusakan Tak Hanya Ruang Kelas

Program revitalisasi dapat digunakan untuk menangani berbagai bentuk kerusakan sarana dan prasarana sekolah. Penanganannya tidak terbatas pada ruang kelas, tetapi juga dapat menyasar ruang laboratorium, kamar mandi, hingga bagian bangunan yang mengalami kerusakan sedang maupun berat.

Jika sekolah disetujui mendapatkan bantuan, dana revitalisasi dari pemerintah pusat akan ditransfer langsung kepada sekolah penerima.

"Jika disetujui nanti bantuan revitalisasi dari pemerintah pusat akan ditransfer langsung kepada sekolah. Pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara swakelola oleh pihak sekolah yang menerima bantuan," katanya.

Pelaksanaan pekerjaan tersebut juga tidak boleh mengganggu kegiatan belajar mengajar (KBM). Sekolah dapat menggunakan ruangan lain untuk sementara selama ruang kelas menjalani proses rehabilitasi.

Bantul Punya Ratusan Sekolah

Kebutuhan penanganan sarana dan prasarana pendidikan di Bantul cukup besar karena daerah tersebut memiliki ratusan satuan pendidikan pada berbagai jenjang.

Bantul tercatat memiliki 367 SD, 95 SMP, serta 517 TK. Titik mengatakan jumlah sekolah pada jenjang TK dan SD cukup besar sehingga kebutuhan penanganan sarana dan prasarana juga relatif banyak.

Meski demikian, Disdikpora Bantul belum merinci jumlah sekolah yang membutuhkan program revitalisasi akibat kerusakan di wilayah tersebut.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.