Brandu Masih Ditemukan di Gunungkidul, Pemkab Siapkan Kompensasi Ternak Mati

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL— Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul terus mendorong penghentian praktik brandu atau penyembelihan ternak yang mati atau sekarat untuk kemudian dagingnya dibagikan atau dimanfaatkan. Praktik tersebut dinilai berisiko meningkatkan penyebaran penyakit hewan menular, termasuk antraks.

Sekretaris Daerah Gunungkidul, Sri Suhartanta, mengatakan praktik brandu masih ditemukan di masyarakat. Salah satunya terungkap dalam rangkaian kasus antraks di Kalurahan Dadapayu, Kapanewon Semanu.

“Kasus di Dadapayu bermula adanya kambing yang sekarat, kemudian disembelih. Setelahnya ada warga terjangkit penyakit antraks,” kata Sri, Senin (5/10/2026).

Menurut dia, masyarakat perlu memahami risiko ketika menyembelih ternak yang mati mendadak atau menunjukkan gejala penyakit. Ternak yang mati mendadak, terutama ketika dicurigai karena penyakit menular, seharusnya tidak disembelih maupun dagingnya dibagikan.

Pemkab Gunungkidul akan memperkuat sosialisasi mengenai bahaya praktik tersebut.

“Kami akan menggencarkan sosialisasi. Salah satu poin penting adalah hewan yang mati mendadak harus dikubur, bukan malah disembelih karena malah bisa menjadi sumber penyebaran penyakit,” ujarnya.

Pemkab Siapkan Kompensasi Ternak Mati

Selain edukasi, Pemkab Gunungkidul menyiapkan skema kompensasi bagi pemilik ternak yang mati akibat penyakit menular. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi alasan ekonomi yang mendorong pemilik ternak menyembelih atau menjual ternak yang mati.

Sri mengatakan besaran kompensasi disesuaikan dengan jenis ternak.

“Ini jadi salah satu upaya agar praktik brandu bisa dihentikan. Untuk kompensasi disesuaikan dengan jenis ternaknya,” katanya.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Gunungkidul, Rismiyadi, mengatakan sosialisasi mengenai risiko brandu juga terus dilakukan kepada masyarakat.

“Praktik brandu harus dihentikan,” katanya.

Menurut Rismiyadi, ketentuan pemberian kompensasi telah diatur melalui Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2025 tentang tata cara pemberian kompensasi atas kematian ternak akibat penyakit menular.

Selain itu, terdapat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 145/KPTS/2025 yang mengatur jenis penyakit dan jenis hewan yang mendapatkan kompensasi dan/atau bantuan.

Terdapat tujuh penyakit hewan menular yang menjadi prioritas, yakni antraks, penyakit mulut dan kuku (PMK), Lumpy Skin Disease (LSD), Septicaemia Epizootica, parasit darah, brucellosis, serta Infectious Bovine Rhinotracheitis (IBR-IPV).

Ternak Mati Mendadak Harus Dilaporkan

Rismiyadi mengatakan pemilik ternak yang mati mendadak perlu segera melaporkan kejadian tersebut kepada petugas. Pelaporan diperlukan agar penyebab kematian dapat diperiksa sekaligus memastikan penanganan dilakukan sesuai ketentuan.

Salah satu persyaratan pengajuan kompensasi adalah bukti kepemilikan ternak dan dokumentasi penguburan sesuai ketentuan. Pemilik juga perlu melengkapi dokumen hasil pemeriksaan laboratorium yang menunjukkan penyebab kematian ternak.

“Kalau ada ternak yang mati segera laporkan agar bisa mendapatkan kompensasi. Jangan malah disembelih untuk diperjualbelikan karena malah berbahaya bagi kesehatan,” kata Rismiyadi.

Pemkab Gunungkidul berharap kombinasi antara edukasi, pelaporan cepat, penanganan sesuai prosedur, dan pemberian kompensasi dapat mendorong masyarakat meninggalkan praktik brandu, terutama ketika ternak mati mendadak atau dicurigai terkena penyakit menular.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.