Gaji PPPK Ditanggung Pusat Mulai 2027, DPRD Bantul Siapkan Penyesuaian APBD
Gaji PPPK daerah mulai ditanggung pemerintah pusat pada 2027. DPRD Bantul menyiapkan penyesuaian APBD dan efisiensi belanja.
Pengendara melintas di depan gerai KDMP Kalurahan Panggungharjo, Sewon yang tengah dibangun, Selasa (6/10/2026). Pemkab Bantul memberikan waktu tiga bulan kepada gerai KDMP untuk menyelesaikan perbaikan setelah proses verval dilakukan beberapa waktu lalu./ Harian Jogja-Yosef Leon
Harianjogja.com, BANTUL—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul memberikan waktu sekitar tiga bulan untuk melengkapi dan memperbaiki sejumlah catatan pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Tenggat tersebut diberikan setelah Tim Verifikasi dan Validasi (Verval) KDMP Bantul menemukan sejumlah kekurangan teknis saat memantau pembangunan di delapan lokasi.
Ketua Tim Verval KDMP Bantul Agus Budi Raharja mengatakan verifikasi dilakukan untuk melihat kesesuaian pembangunan gerai beserta sarana dan prasarana pendukung dengan acuan yang telah ditetapkan.
Hasil pemeriksaan di lapangan kemudian diunggah kepada pemerintah pusat sebagai bahan reviu perkembangan pembangunan KDMP di daerah.
“Verifikasi itu sifatnya memotret kondisi sesuai dengan acuan yang sudah ditetapkan. Sudah kami lakukan dan hasilnya kami unggah ke pusat,” kata Agus, Selasa (6/10/2026).
Agus yang juga menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul mengatakan secara umum pembangunan KDMP di delapan lokasi yang telah diperiksa berjalan sesuai tahapan.
Meski demikian, tim masih menemukan sejumlah catatan yang perlu ditindaklanjuti pengelola. Temuan tersebut antara lain pembangunan yang belum selesai, adanya jeda antara satu bangunan dengan bangunan lainnya, serta sejumlah kekurangan pada bagian tertentu.
Menurut Agus, sebagian besar temuan tersebut bersifat teknis dan tidak banyak yang masuk kategori mayor.
“Macam-macam catatannya, tetapi tidak banyak yang mayor. Misalnya ada pembangunan yang belum selesai, ada jeda antara bangunan satu dengan yang lain, atau ada kekurangan kecil. Itu kami kasih catatan juga,” ujarnya.
Catatan tersebut menjadi bahan evaluasi pengelola untuk menyelesaikan pembangunan dan melengkapi fasilitas sebelum gerai KDMP digunakan.
Dari sisi sarana dan prasarana, Agus mengatakan seluruh kebutuhan pendukung KDMP di Bantul telah didatangkan. Namun, kelengkapan fasilitas di masing-masing lokasi belum seragam.
“Sudah didatangkan semua sarana dan prasarananya, tetapi kelengkapannya ada yang lengkap, ada yang belum. Tentu ada catatan. Itu pentingnya verifikasi,” katanya.
Pemkab Bantul selanjutnya akan melanjutkan verval terhadap KDMP lainnya secara bertahap. Dari total 30 KDMP yang menjadi sasaran pemeriksaan, verifikasi akan dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing lokasi.
“Nanti secara bertahap semua akan kami lakukan verval sesuai dengan masanya. Kalau sudah siap,” ucap Agus.
Dengan mekanisme tersebut, lokasi yang telah siap akan menjalani verifikasi lebih dahulu, sedangkan lokasi yang masih dalam proses pembangunan akan diperiksa pada tahap berikutnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Gaji PPPK daerah mulai ditanggung pemerintah pusat pada 2027. DPRD Bantul menyiapkan penyesuaian APBD dan efisiensi belanja.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam ajang Apresiasi Komitmen Pendidikan Antikorupsi Tahun 2026.
BYD menyiapkan update OTA untuk Shark 6 setelah pengujian menemukan celah pada sistem infotainment. Lampu dan wiper juga diuji melalui CAN bus.
Kesiapan penyelenggaraan hingga pengamanan menjadi perhatian dalam Rapat Koordinasi Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak 2026 tingkat Kabupaten Magelang di Ru
MotoGP Mandalika belum memiliki pembalap yang menang dua kali. Simak daftar pemenang balapan utama dan Sprint Race 2022-2025.
Tim Verval menemukan sejumlah catatan pembangunan gerai KDMP di 8 lokasi Bantul. Pengelola diberi waktu sekitar 3 bulan untuk memperbaikinya.