RKPD Gunungkidul 2028: Sekolah dan Bansos Jadi Sorotan, Anggaran Harus Tepat Sasaran

David Kurniawan
David Kurniawan Rabu, 14 Oktober 2026 20:07 WIB
RKPD Gunungkidul 2028: Sekolah dan Bansos Jadi Sorotan, Anggaran Harus Tepat Sasaran

Tugu Selamat Datang Gunungkidul. - ist

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul diminta mempertajam prioritas anggaran untuk 2028 agar program pembangunan benar-benar menjawab persoalan masyarakat. Evaluasi mencakup efisiensi belanja pendidikan hingga ketepatan data penerima bantuan sosial.

Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih menegaskan setiap organisasi perangkat daerah (OPD) harus menyusun program yang selaras dengan target pembangunan daerah. Anggaran tidak boleh habis untuk rutinitas birokrasi, sementara masalah utama warga belum terselesaikan.

“Harus saling bersinergi agar pelaksanaan program bisa optimal dan berdampak langsung ke masyarakat,” kata Endah, Rabu (14/10/2026).

Menurut dia, seluruh program OPD perlu mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati, Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Koordinasi lintas organisasi juga perlu diperkuat agar program tidak berjalan sendiri-sendiri.

Tantangan penganggaran diperkirakan meningkat pada 2028 karena pemerintah daerah harus menyiapkan pembiayaan sejumlah kebutuhan wajib, termasuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Karena itu, perencanaan perlu dilakukan secara matang dengan mempertimbangkan manfaat setiap kegiatan bagi masyarakat.

Efisiensi Pendidikan, Sekolah Kekurangan Murid Dievaluasi

Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah pendidikan. Endah menyoroti ketimpangan kondisi sekolah, ketika sejumlah satuan pendidikan kekurangan guru, sedangkan sekolah lain justru memiliki jumlah murid yang terbatas.

Pemkab mempertimbangkan efisiensi melalui penggabungan atau regrouping sekolah apabila diperlukan untuk mengoptimalkan layanan dan penggunaan anggaran. Namun, kebijakan tersebut perlu didasarkan pada evaluasi kebutuhan pendidikan, bukan semata-mata penghematan biaya.

Ketimpangan jumlah guru dan murid menjadi salah satu persoalan yang perlu ditangani melalui perencanaan lintas sekolah dan perangkat daerah terkait.

Bagi masyarakat, keputusan mengenai penataan sekolah perlu mempertimbangkan akses siswa terhadap layanan pendidikan, termasuk jarak ke sekolah dan ketersediaan tenaga pengajar. Dengan demikian, efisiensi anggaran tetap sejalan dengan upaya menjaga mutu pelayanan.

Data Kemiskinan dan Bantuan Sosial Perlu Dievaluasi

Selain pendidikan, Endah memberi perhatian pada persoalan data kesejahteraan yang berpengaruh terhadap akses masyarakat terhadap bantuan pemerintah.

Ia menyoroti adanya warga yang kehilangan akses terhadap Program Indonesia Pintar (PIP) atau bantuan sosial setelah mengalami perubahan desil dalam data kemiskinan. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi bahan evaluasi agar penetapan tingkat kesejahteraan dan sasaran bantuan lebih tepat.

“Makanya diperlukan evaluasi kriteria tingkat kesejahteraan yang lebih rasional,” ujarnya.

Persoalan ini penting karena perubahan status dalam data kesejahteraan dapat memengaruhi akses warga terhadap program bantuan. Meski demikian, perubahan desil tidak otomatis berarti seseorang kehilangan seluruh bantuan; kelayakan penerima tetap bergantung pada kriteria masing-masing program.

Pemkab perlu memastikan data yang digunakan dalam perencanaan diperbarui dan diverifikasi sehingga intervensi pemerintah dapat menjangkau warga yang memenuhi persyaratan.

RKPD Harus Terukur, Bukan Sekadar Menjalankan Kegiatan

Sekretaris Daerah Gunungkidul Sri Suhartanta mendukung penyusunan RKPD berdasarkan skala prioritas dan kemampuan anggaran daerah. Menurut dia, setiap kegiatan harus memiliki sasaran yang jelas dan hasil yang bisa dievaluasi.

“Jangan hanya sekadar melaksanakan kegiatan. Tapi, dampak setelah kegiatan dilangsungkan juga sudah terlihat dengan jelas,” katanya.

Penajaman program dalam RKPD 2028 diharapkan membantu Pemkab Gunungkidul menentukan penggunaan anggaran berdasarkan kebutuhan dan hasil yang ingin dicapai. Dengan begitu, keberhasilan program tidak hanya diukur dari terlaksananya kegiatan, tetapi juga dari perubahan yang dirasakan masyarakat.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Share

Jumali
Jumali Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online