DPRD Kulonprogo Pantau Samigaluh hingga Banjarasri, Ini Fokus Evaluasinya

Harianjogja.com, KULONPROGO — Kebutuhan fasilitas kesehatan di wilayah utara Kulonprogo menjadi salah satu perhatian DPRD Kabupaten Kulonprogo saat memantau pelaksanaan peraturan daerah (perda). Selain mendorong percepatan rencana pembangunan rumah sakit baru, DPRD juga mengevaluasi arah pengembangan pariwisata dan potensi ekonomi kreatif di kawasan perbukitan Menoreh.

Wakil Ketua DPRD Kulonprogo, Suharto, mengatakan monitoring dilakukan untuk memastikan kebijakan daerah tidak berhenti pada aturan, tetapi dapat dilaksanakan dan memberi manfaat bagi masyarakat.

“Monitoring ini menjadi bagian penting untuk memastikan berbagai kebijakan yang telah ditetapkan dalam Perda dapat diimplementasikan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Suharto.

Pemantauan tersebut mencakup tiga lokasi, yakni Puskesmas Samigaluh 2, Kalurahan Pagerharjo, dan Kalurahan Banjarasri. Ketiganya menjadi titik peninjauan untuk sektor kesehatan, pariwisata, serta pembangunan dan ekonomi kreatif.

Rumah Sakit Baru untuk Perluas Akses Kesehatan

Di sektor kesehatan, DPRD menyoroti mutu layanan kesehatan dasar sekaligus kebutuhan fasilitas medis yang lebih mudah dijangkau warga di wilayah utara Kulonprogo.

Wilayah perbukitan memiliki tantangan tersendiri dalam akses pelayanan kesehatan, terutama bagi warga yang membutuhkan penanganan darurat. Karena itu, DPRD mendorong agar rencana pembangunan rumah sakit di wilayah utara segera ditindaklanjuti.

Pemantauan dilakukan di Puskesmas Samigaluh 2 dengan mengacu pada Perda Kulonprogo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Kulonprogo telah membahas persiapan pembangunan rumah sakit wilayah utara. Dalam informasi yang dipublikasikan Dinas Kesehatan Kulonprogo pada 8 Oktober 2026, lokasi alternatif di Banjarharjo, Kapanewon Kalibawang, disebut menjadi pilihan yang disepakati untuk ditindaklanjuti. Tahap persiapan masih mencakup kajian kelayakan, perencanaan, perizinan, dan kebutuhan teknis lainnya.

Pemerintah daerah menargetkan sejumlah persiapan tersebut menjadi lebih jelas pada akhir Desember 2026. Dengan demikian, rencana rumah sakit tersebut masih berada dalam tahap persiapan, belum dapat disebut siap beroperasi.

Bagi warga di wilayah utara, kejelasan tahapan pembangunan penting agar kebutuhan akses layanan kesehatan dapat ditindaklanjuti secara terukur.

Pagerharjo Dipantau untuk Pengembangan Pariwisata

Selain kesehatan, DPRD meninjau potensi pariwisata di Kalurahan Pagerharjo. Pemantauan tersebut berkaitan dengan Perda Kulonprogo Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPDA) Tahun 2026–2045.

Menurut Suharto, peninjauan dilakukan untuk melihat kesiapan potensi wisata di kawasan perbatasan sekaligus menyelaraskan pengelolaan destinasi lokal dengan arah pembangunan pariwisata jangka panjang.

Pengembangan destinasi perlu memperhatikan kesiapan pengelola, akses menuju lokasi, serta manfaat ekonomi bagi warga. Dengan perencanaan yang sesuai, potensi wisata di kawasan utara diharapkan dapat menjadi bagian dari pengembangan pariwisata Kulonprogo yang lebih merata.

Paralayang Banjarasri Berpotensi Dukung Ekonomi Warga

DPRD juga mengunjungi Kalurahan Banjarasri untuk memantau pelaksanaan Perda Kulonprogo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.

Di lokasi tersebut, Suharto mendorong optimalisasi Desa Wisata Banjarasri atau Dewi Asri. Potensi atraksi paralayang dinilai dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata olahraga sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat setempat.

Pengembangan wisata berbasis aktivitas luar ruang membutuhkan perencanaan yang matang. Selain promosi dan fasilitas pendukung, aspek keselamatan, kesiapan pengelola, serta aksesibilitas perlu diperhatikan agar kegiatan wisata dapat berkembang secara berkelanjutan.

DPRD berharap pengembangan potensi lokal tidak hanya meningkatkan kunjungan wisatawan, tetapi juga memberi peluang bagi usaha warga di sekitar destinasi.

Hasil Monitoring Jadi Bahan Evaluasi

Suharto mengatakan catatan dan aspirasi yang dihimpun selama monitoring akan dirumuskan sebagai bahan evaluasi DPRD. Rekomendasi tersebut selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Kulonprogo untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan prioritas pembangunan daerah.

Pemantauan di tiga lokasi tersebut mencerminkan perhatian DPRD terhadap sejumlah kebutuhan masyarakat, mulai dari akses layanan kesehatan hingga peluang pengembangan ekonomi berbasis pariwisata.

Tindak lanjut hasil monitoring menjadi bagian penting untuk memastikan kebijakan daerah dapat diterjemahkan menjadi program yang jelas, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan warga di wilayah utara Kulonprogo.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.