Anggaran Pilur Serentak Gunungkidul 2027 Naik Jadi Rp4,6 Miliar, Ini Alasannya

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Pemilihan Lurah (Pilur) serentak di Gunungkidul pada 2027 diperkirakan membutuhkan anggaran Rp4,6 miliar. Anggaran tersebut disiapkan untuk pelaksanaan pemilihan di 55 kalurahan, lebih banyak dibandingkan dengan pelaksanaan Pilur pada 2025 yang berlangsung di 31 kalurahan.

Kepala Bidang Bina Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMKP2KB) Gunungkidul, Kriswantoro, mengatakan tahapan Pilur tahun ini belum sepenuhnya selesai. Proses pelantikan lurah terpilih baru akan dilaksanakan pada akhir November mendatang.

Meski demikian, DPMKP2KB mulai mempersiapkan penyelenggaraan Pilur untuk tahun depan. Salah satu yang telah dilakukan adalah menyelesaikan kajian mengenai kebutuhan anggaran untuk pemilihan serentak di puluhan kalurahan tersebut.

“Tahun depan pilur yang digelar lebih banyak karena pemilihan serentak dilaksanakan di 55 kalurahan,” kata Kriswantoro, Rabu (21/10/2026).

Anggaran Pilur 2027 Naik Hampir Dua Kali Lipat
Kriswantoro menjelaskan kebutuhan anggaran Pilur 2027 diperkirakan mencapai Rp4,6 miliar. Dana tersebut direncanakan disalurkan melalui skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada kalurahan yang menyelenggarakan pemilihan.

Besaran tersebut hampir dua kali lipat dibandingkan dengan pagu anggaran Pilur 2025 yang mencapai Rp2,6 miliar. Kenaikan kebutuhan anggaran terutama dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah kalurahan yang mengikuti pemilihan.

Pada 2025, Pilur dilaksanakan di 31 kalurahan. Sementara itu, pada 2027, jumlah kalurahan penyelenggara direncanakan meningkat menjadi 55 kalurahan.

“Tahun ini hanya di 31 kalurahan. Sedankan Pilur 2027 akan diikuti 55 kalurahan. Pagu yang disediakan masih bisa bertambah karena belum termasuk operasional penyelenggaraan di pemkab,” katanya.

Dengan bertambahnya jumlah kalurahan peserta, kebutuhan anggaran penyelenggaraan juga diperkirakan meningkat. Namun, nilai Rp4,6 miliar tersebut belum mencakup biaya operasional penyelenggaraan di tingkat pemerintah kabupaten.

Anggaran Masih Menunggu Pembahasan TAPD
Meski kajian kebutuhan anggaran telah selesai, Kriswantoro menegaskan bahwa angka Rp4,6 miliar masih berupa pagu indikatif. Besaran anggaran final harus melalui pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Anggaran Pilur 2027 selanjutnya direncanakan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027. Dengan demikian, kepastian alokasi anggaran masih bergantung pada proses pembahasan dan penetapan anggaran daerah.

“Nanti besaran anggaran juga dimasukan dalam APBD 2027,” katanya.

Selain menyiapkan pembiayaan, pemerintah kabupaten juga perlu mempersiapkan pelaksanaan pemilihan agar berlangsung aman dan lancar di seluruh kalurahan peserta.

Bupati Gunungkidul Dukung Pilur Serentak
Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntaringinsih, memastikan pemerintah kabupaten siap mendukung penyelenggaraan pesta demokrasi di tingkat kalurahan. Ia mencontohkan pelaksanaan Pilur serentak di 31 kalurahan pada tahun ini yang berjalan aman hingga proses penghitungan suara selesai.

Menurutnya, pemerintah kabupaten juga telah melakukan pemantauan di sejumlah kalurahan yang masuk dalam peta wilayah rawan. Hasilnya, pelaksanaan pemilihan di lokasi-lokasi tersebut tetap berlangsung dengan baik.

“Coblosan di 31 kalurahan dapat berjalan dengan damai, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Untuk pelaksanaan, kami juga telah melakukan monitoring di beberapa kalurahan yang masuk peta rawan, tapi semuanya dapat berjalan dengan baik,” katanya.

Pengalaman penyelenggaraan Pilur tahun ini menjadi gambaran bagi pemerintah kabupaten dalam mempersiapkan pemilihan berikutnya. Dengan jumlah peserta yang lebih banyak pada 2027, kesiapan anggaran dan koordinasi penyelenggaraan menjadi bagian penting untuk mendukung kelancaran pemilihan di 55 kalurahan.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.