PAD Bantul Capai 80,95%, Pemkab Optimistis Target Tercapai

Harianjogja.com, BANTUL—Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul mencapai Rp611,43 miliar per 20 Oktober 2026 atau 80,95% dari target tahunan sebesar Rp755,24 miliar. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul optimistis target tersebut dapat terpenuhi hingga akhir tahun, meski waktu yang tersisa sekitar dua bulan.

Capaian itu berasal dari empat kelompok pendapatan, yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Data tersebut tercatat dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Bantul, Surana Nugraha, menyampaikan rincian realisasi PAD tersebut berdasarkan laporan realisasi anggaran per 20 Oktober 2026, Rabu (21/10/2026).

Pajak Daerah Jadi Penyumbang Terbesar PAD Bantul
Pajak daerah masih menjadi sumber utama penerimaan PAD Bantul. Hingga 20 Oktober 2026, realisasinya mencapai Rp349,76 miliar dari target Rp408,21 miliar atau setara 85,68%.

Sementara itu, retribusi daerah mencatatkan realisasi Rp179,11 miliar dari target Rp251,31 miliar. Dengan demikian, capaian kelompok pendapatan ini baru mencapai 71,27%.

"Pajak daerah menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi Rp349,76 miliar dari target Rp408,21 miliar atau 85,68%. Kemudian, retribusi daerah baru terealisasi Rp179,11 miliar dari target Rp251,31 miliar atau 71,27%," jelasnya, Rabu (21/10/2026).

Berbeda dengan dua kelompok pendapatan tersebut, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan telah melampaui target. Realisasinya tercatat Rp22,04 miliar dari target Rp20,19 miliar atau mencapai 109,12%.

Adapun kelompok lain-lain PAD yang sah membukukan penerimaan Rp60,51 miliar dari target Rp75,51 miliar. Persentase realisasinya mencapai 80,13%.

Target PAD 2026 Turun Dibandingkan Tahun Lalu
Di tengah upaya memenuhi target penerimaan, Pemkab Bantul menetapkan sasaran PAD 2026 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Target tahun ini sebesar Rp755,24 miliar, sedangkan pada 2025 mencapai Rp766,13 miliar.

"Secara target PAD tahun ini memang turun dibandingkan dengan tahun lalu karena berbagai sebab. Kalau tahun ini Rp755,24 miliar, pada 2025 target kami Rp766,13 miliar," ungkapnya.

Secara keseluruhan, pendapatan daerah Bantul hingga 20 Oktober 2026 mencapai Rp1,83 triliun dari target Rp2,35 triliun. Realisasi tersebut setara 77,91%.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, target pendapatan daerah yang tercantum dalam data tersebut juga menurun, yakni dari Rp2,51 triliun pada 2025.

Pemkab Bantul Andalkan Penghapusan Denda PBB-P2
Kepala BPKPAD Bantul, Istirul Widilastuti, menyatakan optimisme terhadap pencapaian target PAD 2026 meskipun realisasi hingga Oktober masih berada di kisaran 80%. Pemkab Bantul telah menjalankan sejumlah program untuk mendorong penerimaan daerah dalam sisa waktu hingga akhir tahun.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah kebijakan penghapusan denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Program tersebut menyasar tunggakan denda PBB-P2 selama 31 tahun, yakni periode 1994 hingga 2025.

"Lewat program ini kami menyasar tunggakan denda PBB-P2 selama 31 tahun periode 1994 hingga 2025. Dengan kebijakan ini kami berharap bisa mendorong wajib pajak menyelesaikan kewajibannya sehingga penerimaan daerah turut meningkat," kata Istirul.

Melalui kebijakan tersebut, Pemkab Bantul berharap wajib pajak terdorong menyelesaikan kewajibannya. Upaya itu diharapkan dapat membantu meningkatkan penerimaan daerah sekaligus mendukung pencapaian target PAD sebesar Rp755,24 miliar pada akhir 2026.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.