KTP Dipinjam, Bansos Warga Bantul Terhenti akibat Data Tak Sesuai

Harianjogja.com, BANTUL—Sejumlah warga penerima bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Bantul mengalami penghentian bantuan setelah data kependudukan mereka terdeteksi dalam basis data instansi lain. Temuan tersebut antara lain berkaitan dengan kepemilikan rekening listrik dalam jumlah banyak, aktivitas keuangan, hingga pencatatan sebagai pemilik badan usaha, meski kondisi sebenarnya belum tentu sesuai dengan data tersebut.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul, Sukrisna Dwi Susanta, mengatakan persoalan itu ditemukan dalam proses pencocokan data penerima bansos dengan basis data instansi lain sepanjang 2026. Salah satu proses pemeriksaan dilakukan melalui pencocokan data penerima bantuan dengan data pelanggan PT PLN.

Menurut Sukrisna, ketidaksesuaian data perlu ditelusuri untuk mengetahui penyebabnya. Sebab, identitas warga yang digunakan pihak lain untuk kepentingan administrasi dapat memunculkan catatan yang berpengaruh terhadap status penerimaan bantuan sosial.

KTP Dipakai untuk Pendaftaran Listrik Perumahan

Sukrisna mencontohkan kasus seorang warga yang terdeteksi memiliki hingga 25 rekening listrik. Setelah dilakukan penelusuran melalui pendamping sosial, diketahui KTP warga tersebut dipinjam oleh pengembang perumahan untuk keperluan pendaftaran listrik di sebuah kawasan perumahan.

Warga itu diketahui bekerja di perusahaan pengembang tersebut. Identitasnya kemudian digunakan untuk keperluan administrasi pendaftaran listrik, sehingga muncul data yang tidak mencerminkan kondisi kepemilikan rekening warga tersebut secara sebenarnya.

“Setelah kami melakukan mitigasi, investigasi, dan advokasi melalui pendamping, ternyata KTP warga tersebut dipinjam oleh salah satu pengembang untuk pendaftaran listrik dalam satu klaster perumahan. Warga itu bekerja di perusahaan pengembang tersebut,” kata Sukrisna, Kamis (22/10/2026).

Temuan ini menjadi salah satu contoh bagaimana penggunaan identitas untuk kepentingan pihak lain dapat menimbulkan persoalan administrasi. Data yang tercatat di instansi lain dapat memengaruhi pemeriksaan kelayakan penerima bansos, meski belum tentu menggambarkan kondisi ekonomi warga yang bersangkutan.

Warga Sakit Terindikasi Memiliki Aktivitas Keuangan

Kasus lainnya dialami seorang warga lanjut usia yang sudah terbaring sakit atau bed rest. Warga tersebut terindikasi memiliki aktivitas keuangan berdasarkan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Setelah ditelusuri, aktivitas itu ternyata berkaitan dengan penggunaan data oleh salah satu anggota keluarga yang masih tercatat dalam satu kartu keluarga (KK).

Sukrisna mengatakan bantuan sosial warga tersebut otomatis terhenti setelah muncul temuan dalam proses pemeriksaan data. Dinas Sosial baru mengetahui persoalan itu ketika warga melapor kepada pendamping sosial atau langsung mendatangi kantor dinas karena bantuan yang biasanya diterima tidak lagi disalurkan.

“Kami telusuri, ternyata data tersebut digunakan oleh salah satu anggota keluarga dalam satu KK. Akibatnya, bantuan langsung terhenti,” ujarnya.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa temuan dalam basis data keuangan dapat memengaruhi status bantuan. Karena itu, penelusuran diperlukan untuk memastikan apakah data yang terdeteksi benar-benar mencerminkan aktivitas penerima bansos atau berkaitan dengan penggunaan identitas oleh orang lain.

Terdata sebagai ASN hingga Pemilik Perusahaan

Selain persoalan rekening listrik dan aktivitas keuangan, Dinas Sosial Bantul menemukan warga yang terdeteksi sebagai aparatur sipil negara (ASN), padahal pekerjaan sebenarnya hanya sebagai asisten rumah tangga (ART).

Ada pula warga yang tercatat memiliki perseroan terbatas (PT) atau persekutuan komanditer (CV) berdasarkan data Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum. Setelah ditelusuri, warga tersebut ternyata bekerja pada seseorang yang memiliki usaha.

Identitas warga itu diduga dipinjam oleh bos atau pemberi kerja untuk keperluan administrasi perusahaan. Akibatnya, data yang muncul dalam basis data instansi lain tidak sepenuhnya menggambarkan pekerjaan maupun kondisi warga yang bersangkutan.

Berbagai temuan tersebut menjadi perhatian karena data kependudukan yang terhubung dengan basis data lain dapat digunakan dalam pemeriksaan kelayakan penerima bansos. Ketika muncul informasi yang menunjukkan kondisi ekonomi atau status pekerjaan berbeda dari keadaan sebenarnya, penerima bantuan berisiko mengalami penghentian penyaluran.

Cara Melaporkan Bansos yang Terhenti

Sukrisna menjelaskan warga yang mengalami penghentian bansos dapat menyampaikan laporan kepada pendamping sosial atau langsung ke Dinas Sosial Kabupaten Bantul. Laporan tersebut menjadi dasar bagi petugas untuk menelusuri penyebab ketidaksesuaian data dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Apabila ditemukan bahwa persoalan berkaitan dengan penggunaan identitas oleh pihak lain, kasus tersebut perlu ditelusuri dan ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku. Namun, pemulihan bantuan tidak bisa dilakukan secara otomatis karena harus mengikuti proses penanganan serta periode penetapan penerima bansos.

“Untuk memulihkannya cukup sulit juga, harus melalui periode atau melalui mekanisme yang cukup bertele-tele,” kata Sukrisna.

Dia mengingatkan masyarakat, terutama penerima bansos, agar menjaga keamanan data pribadi dan tidak sembarangan meminjamkan KTP. Warga perlu memastikan tujuan penggunaan identitas apabila diminta menyerahkannya kepada pihak lain.

Kehati-hatian tersebut penting agar identitas tidak digunakan untuk kepentingan administrasi yang berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari. Jika bantuan terhenti karena data yang dinilai tidak sesuai, warga disarankan segera melapor agar persoalan dapat ditelusuri oleh petugas.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.