Buruh Nilai UMP DIY 2027 Masih Jauh dari Upah Layak

Anisatul Umah
Anisatul Umah Sabtu, 21 November 2026 19:37 WIB
Buruh Nilai UMP DIY 2027 Masih Jauh dari Upah Layak

Foto ilustrasi buruh menerima upah, dibuat menggunakan Artificial Intelligence (AI).

Harianjogja.com, JOGJA—Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menilai Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp2.725.000 belum mencukupi kebutuhan hidup layak pekerja. Organisasi tersebut menyebut besaran upah yang ditetapkan pemerintah baru mencapai 56,31% dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL), sementara mereka mengusulkan upah minimum sebesar Rp4,8 juta.

Koordinator MPBI DIY, Irsad Ade Irawan, mengatakan kenaikan UMP sebesar 12,72% atau Rp307.505 dibandingkan tahun sebelumnya belum sebanding dengan kebutuhan pekerja. Menurut perhitungannya, masih terdapat kekurangan pemenuhan kebutuhan hidup layak sebesar 43,69% setiap bulan.

Irsad menilai upah merupakan hak dasar pekerja yang dijamin konstitusi dan ketentuan internasional. Ia merujuk Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 serta Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya sebagai dasar pemenuhan hak tersebut.

"Penetapan ini sama sekali belum memenuhi harapan dan rasa keadilan serikat pekerja/buruh di DIY. Kenaikan nominal Rp307.505 tidak sebanding dengan laju kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya hidup yang melambung tinggi," ujarnya, Sabtu (21/11/2026).

Sebelum penetapan UMP 2027, MPBI DIY telah mengajukan usulan agar pemerintah menggunakan angka 100% KHL sebagai dasar penentuan upah minimum. Besaran yang diajukan mencapai sekitar Rp4,8 juta.

Irsad mengatakan usulan tersebut disampaikan melalui perwakilan unsur serikat buruh dalam Dewan Pengupahan Provinsi saat sidang pleno pembahasan UMP 2027. Ia menyebut angka Rp4,8 juta bukan sekadar perkiraan dari serikat pekerja, melainkan hasil kalkulasi sejumlah lembaga pemerintah.

"Angka ini merupakan hasil kalkulasi dari pemerintah sendiri, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN)," jelasnya.

Belum terpenuhinya tuntutan upah sebesar 100% KHL membuat MPBI DIY menyiapkan sejumlah langkah lanjutan. Organisasi tersebut akan mengarahkan advokasi ke penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027, memperkuat konsolidasi untuk menggelar aksi massa, serta mendorong bantuan bagi pekerja berupah minimum.

Langkah pertama adalah mengawal pembahasan UMK di tingkat kabupaten dan kota. Irsad menjelaskan UMP merupakan jaring pengaman terbawah sehingga perjuangan pemenuhan upah layak juga perlu dilakukan melalui penetapan upah minimum di masing-masing daerah.

MPBI DIY akan mengarahkan advokasi kepada Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota di Sleman, Bantul, Kota Jogja, Kulon Progo, dan Gunungkidul. Mereka mendorong agar rekomendasi serta penetapan UMK 2027 mengacu pada pemenuhan 100% KHL atau sekitar Rp4,8 juta.

Selain melalui pembahasan upah, MPBI DIY berencana memperkuat konsolidasi lintas kelompok. Irsad menyebut serikat buruh akan membangun komunikasi dengan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil di DIY untuk menggelar aksi massa secara damai.

Aksi tersebut direncanakan sebagai bentuk protes konstitusional sekaligus desakan kepada Pemda DIY dan para bupati serta wali kota agar meninjau kembali kebijakan pengupahan yang dinilai belum memenuhi kebutuhan hidup layak pekerja.

Langkah berikutnya menyasar dukungan pemerintah daerah terhadap pekerja yang menerima upah minimum. MPBI DIY menilai pemerintah perlu ikut menangani kekurangan pemenuhan kebutuhan hidup pekerja, salah satunya melalui skema subsidi langsung.

Bentuk dukungan yang didorong antara lain subsidi hunian, transportasi publik gratis, serta jaminan pangan. Skema tersebut diharapkan dapat membantu pekerja menghadapi kebutuhan sehari-hari sembari perjuangan untuk memperbaiki struktur pengupahan terus dilakukan.

"Seperti subsidi hunian, transportasi publik gratis, dan jaminan pangan, sembari terus memperjuangkan perbaikan struktur pengupahan," lanjutnya.

Dengan tiga langkah tersebut, MPBI DIY menyatakan akan melanjutkan advokasi agar penetapan upah di tingkat kabupaten dan kota lebih mendekati kebutuhan hidup layak. Di sisi lain, organisasi tersebut juga mendorong adanya kebijakan pendukung agar pekerja berupah minimum memperoleh bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Share

Jumali
Jumali Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online