Penyelesaian Maket Malioboro Belum Jelas

Abdul Hamied Razak
Abdul Hamied Razak Minggu, 06 Januari 2013 17:51 WIB
Penyelesaian Maket Malioboro Belum Jelas

Ilustrasi (en.wikipedia.org)

http://www.harianjogja.com/baca/2013/01/06/penyelesaian-maket-malioboro-belum-jelas-365173/malioboro_street_yogyakarta" rel="attachment wp-att-365174">http://images.harianjogja.com/2013/01/Malioboro_Street_Yogyakarta-370x246.jpg" alt="" width="370" height="246" />JOGJA -- Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja belum dapat memastikan kapan pembuatan maket grand design revitalisasi kawasan Malioboro selesai. Pemkot mengaku masih menunggu selesainya pembuatan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jogja Edy Muhammad mengatakan, penataan kawasan Malioboro harus dilakukan secara menyeluruh, tidak bisa sepotong-sepotong. “Untuk itu, sebelum maket grand design penataan Malioboro dibuat, kami masih menunggu penyelesaian RTBL dari Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah,” jelas Edy, Minggu (6/1/2013).

Selain itu, tambah Edy, masalah Malioboro tidak bisa hanya ditangani Pemkot saja. Hal itu juga melibatkan Pemerintah DIY dan Pusat. Pasalnya, Pemkot perlu juga mengkaji kebutuhan anggaran termasuk berkoordinasi dengan Kraton, Pemerintah DIY dan Pusat terkait revitalisasi Stasiun Tugu.

“Jadi, tidak bisa dibebankan hanya ke Pemkot. Masalah ini perlu dipecahkan secara terpadu oleh lintas pemerintahan, pemerintah daerah, DIY dan Pusat,” tuturnya.

Sampai kapan? Eddy belum bisa memastikan. Hanya saja, sambung dia, pencanangan kawasan perparkiran khususnya di Malioboro akan dilakukan mulai dari revitalisasi Stasiun Tugu yang secara bertahap akan dilakukan ke kawasan Malioboro.

“Yang jelas, kami masih menunggu kebijakan dari Pemerintah DIY dan Pusat. Kalau PT. KAI sudah merehab Stasiun Tugu penataan juga dilakukan,” katanya.

Dia menyontohkan penyedianaan kantong-kantong parkir untuk mendukung kawasan Malioboro sebagai wilayah pedestrian. Menurutnya, sebagian besar kantong parkir yang berpotensi menjadi parkir alternatif seperti di eks Biskop Indra merupakan aset Pemerintah DIY. Begitu juga dengan lahan di eks gedung Kanwil PU yang dimiliki Pemerintah Pusat.

Edy menjelaskan, untuk saat ini, Pemkot akan menfokuskan pada managemen lalu lintas kendaraan yang akan ke Malioboro. Misalnya, seperti managemen lalu lintas yang diterapkan di kawasan Kleringan sejak awal Desember lalu. “Untuk mengurangi arus kendaraan ke Malioboro, langkah awal yang dilakukan adalah dengan menerapkan managemen lalu lintas dan tata lingkungan di sana (Malioboro).

Hal senada juga disampaikan Kepala UPT Malioboro Syarif Teguh. Menurutnya, penataan Malioboro secara menyeluruh, membutuhkan penyelesaian maket tersebut. Saat ini, UPT Malioboro masih fokos pada mewujudkan fasad asli bangunan dan penataan PKL agar memberikan ruang bagi pejalan kaki. Termasuk pula pembenahan devider-devider dan memperbanyak zebracroos di kawasan tersebut. Hal itu, sambungnya, dilakukan agar Malioboro bisa menampilkan bangunan-bangunan khas (heritage).

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Share

Laila Rochmatin
Laila Rochmatin Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online