Polemik Bandara Baru, Gubernur DIY Pilih Diam

BANTUL -- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X tidak mau menguntungkan makelar tanah. Karena itu, Gubernur memilih diam saat ditanya soal ketidakjelasan lokasi bandara baru.

"Kalau saya berkomentar dan jadi berita, yang untung bukan rakyat, tapi yang lain (spekulan tanah)," kata Sultan di sela meninjau wilayah rawan bencana di Kabupaten Bantul, Minggu (13/1/2013).

Pembangunan bandara internasional yang rencananya dibangun di wilayah Kabupaten Kulonprogo terkendala masalah pembebasan tanah, karena tanah itu dipatok dengan harga tinggi oleh warga, sehingga muncul wacana lokasinya akan dipindah.

Terkait dengan hal itu, Sultan tidak bersedia menanggapi lebih jauh, karena menurut Gubernur DIY jika dia berkomentar justru akan mendorong spekulan tanah beraksi.

"Pokoknya komentar saya, 'nek rego lemahe larang' (kalau harga tanahnya mahal), ya pindah lokasi. Gitu saja. Soal bandara itu urusan saya," katanya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bantul Tri Saktiyana sebelumnya mengatakan pemerintah kabupaten siap jika lokasi pembangunan bandara internasional dipindahkan ke daerah ini.

"Jika memang benar-benar dipindah, kami siap, dan kami saat ini menunggu 'lempar handuk' apabila Pemkab Kulon Progo tidak sanggup," katanya.

Meski demikian, pihaknya tetap tidak berani berandai-andai, apalagi meminta lokasi pembangunan bandara tersebut dipindahkan ke Kabupaten Bantul.

"Di Srandakan, Bantul, memang memadai untuk bandara, namun tidak seluas di Kulon Progo. Seandainya dipindah, diupayakan di lokasi itu tidak ada bangunan rumah, sehingga kemungkinan akan merelokasi sekitar 1.000 kepala keluarga penduduk setempat," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.