Kasus Kekerasan Hantam Pesantren, Santri Baru di Jawa Tengah Menyusut
Jumlah santri baru di Jateng turun hingga 20% pada 2025, NU akui dampak kasus kekerasan dan dorong reformasi pesantren.
ilustrasi hiburan malam (JIBI/Dok)
SLEMAN-Selain diwajibkan memiliki keamanan yang bagus, sejumlah kafe harus membayar pungutan kepada pihak tertentu jika ingin tetap beroperasi.
Salah satu pengelola kafe di kawasan Kecamatan Depok, Sleman yang enggan disebutkan namanya mengatakan jika tarikan ini sudah mulai terpusat. Biasanya mereka membayar jutaan rupiah agar mereka bisa tetap menjalankan usahanya itu.
"Yang jelas kami ditarik dana keamanan itu setiap bulannya. Kini sudah mulai terpusat langsung kepada orang yang memegang kekuasaan keamanan di wilayah ini," kata orang itu saat dihubungi Harian Jogja, Rabu (27/3/2013).
Ia sendiri enggan menjelaskan kemana setoran uang tersebut diserahkan.
"Yang jelas setiap bulan kami diminta setor saja, dan kadang ada yang mengambil ke kafe," jelasnya.
Sementara itu, pajak hiburan malam di Sleman membutuhkan dana yang cukup banyak. Satu tempat hiburan malam membutuhkan minimal Rp5 juta per bulannya agar tetap beroperasi.
Dari besaran tersebut, pajak restoran masih menjadi komponen termahal. Bahkan, pajak restoran ditempat tertentu bisa mencapai puluhan juta rupiah setiap bulannya.
"Memang yang tertinggi malah pajak restoran. Kalau pajak hiburannya malah murah jika dihitung dari pajak," kata Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan Daerah Sleman, Haris Sutarta, terpisah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Jumlah santri baru di Jateng turun hingga 20% pada 2025, NU akui dampak kasus kekerasan dan dorong reformasi pesantren.
Jadwal KRL Jogja-Solo Jumat 5 Juni 2026 lengkap dari Stasiun Yogyakarta hingga Palur. Tarif Rp8.000, tersedia 14 perjalanan setiap hari.
Jadwal KRL Solo–Jogja Jumat 5 Juni 2026 lengkap dari Palur hingga Yogyakarta. Tarif Rp8.000 dengan 12 perjalanan dari pagi sampai malam.
Istana menegaskan Presiden Prabowo rutin mengevaluasi seluruh program kementerian dan lembaga sebagai bagian dari penguatan pengawasan serta pemberantasan korup
Noel minta maaf kepada Prabowo setelah divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus korupsi sertifikasi K3 dan gratifikasi Rp3,43 miliar.
KPK menduga perusahaan towing dipakai sebagai kedok menyamarkan dana hasil pemerasan KITAS dan KITAP yang menyeret pejabat Imigrasi.