Bukannya Memperkuat, Sejumlah Kebijakan Pemerintah Pusat Justru Dinilai Melemahkan Desa
Undang-Undang (UU) Desa dinilai belum mampu menghantarkan masyarakat desa menjadi sejahtera dan bermartabat.
BANTUL- Menyeruaknya aksi politik uang serta kecurangan lainnya dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Bantul beberapa waktu lalu mendapat sorotan dari sejumlah pihak.
Ke depan perlu ada aturan tegas mengenai saksi terhadap warga atau calon Kepala Desa yang terlibat politik uang.
Kritik terhadap pelaksanaan Pilkades yang berlangsung Minggu (14/4) lalu itu di antaranya disampaikan Irvan, Panitia Pilkades Desa Timbulharjo, Sewon.
Menengok momentum Pilkades beberapa waktu lalu, politik uang masih banyak dilakukan oleh para calon peserta Pilkades. Bahkan dari tujuh calon yang berlaga di Timbulharjo, sedikitnya tiga diantaranya melakukan politik uang.
“Buktinya jelas ada tenda, batik, kursi dan uang yang dijadikan suap,” katanya Senin (15/4).
Karenanya ke depan perlu ada sanksi tegas terhadap pelaku kecurangan Pilkades. Sejauh ini di Peraturan Daerah (Perda) mengenai Pilkades tak diatur sanksi terhadap pelanggaran tersebut.
“Lihat saja di mana-mana ada politik uang, tapi mana yang akhirnya diberi sanksi tegas. Nggak ada karena memang aturanya tidak ada,” ujar Irvan.
Sanksi tegas diyakini dapat memberi efek jera terhadap pelaku. Sementara bila tak ada sanksi tegas peserta Pilkades menganggap pelanggaran bukan hal yang harus ditakuti.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Undang-Undang (UU) Desa dinilai belum mampu menghantarkan masyarakat desa menjadi sejahtera dan bermartabat.
DPRD DIY menyoroti indikator kinerja daerah yang baru 40 persen meski ekonomi DIY tumbuh dan angka kemiskinan menurun.
Maskapai penerbangan Eropa mulai memangkas penerbangan akibat lonjakan harga bahan bakar jet yang membuat sejumlah rute tidak lagi menguntungkan.
Meta menghadirkan fitur Incognito Chat AI di WhatsApp dengan teknologi Pemrosesan Privat untuk menjaga kerahasiaan percakapan pengguna.
KPK memperpanjang penahanan Bupati nonaktif Tulungagung Gatut Sunu Wibowo terkait dugaan korupsi pemerasan OPD.
Mendag Budi Santoso memastikan impor bahan baku plastik berupa nafta dari AS mulai masuk Indonesia pada pertengahan Mei 2026.