Warga Dlingo Terkendala Angkutan Umum

BANTUL–Layanan transportasi angkutan umum menuju Kecamatan Dlingo masih menjadi salah satu persoalan di Bantul. Di beberapa desa seperti Mangunan dan Temuwuh, warga belum mendapatkan layanan angkutan darat yang aman dan nyaman.

Berdasar pantauan Harian Jogja, warga di Desa Temuwuh dan Mangunan terpaksa menggunakan mobil pikap sebagai sarana angkutan. Padahal sesuai aturan, mobil pikap hanya digunakan untuk angkutan barang.

“Dulu pernah ada (angkutan umum) tapi kini tidak beroperasi lagi. Biasanya untuk bepergian kami menyewa mobil pikap milik perorangan,” ujar Sugito warga Desa Temuwuh saat ditemui Harian Jogja, Kamis (25/4).

Di daerah ini, mobil pikap menjadi satu-satunya alat transportasi umum bagi warga, terutama untuk bepergian secara berombongan seperti pergi ke pasar, menengok orang sakit, menghadiri hajatan, hingga keperluan harian lainnya. Jam operasinya pun tidak bisa ditentukan. “Ini terjadi karena tidak ada lagi angkutan umum yang beroperasi,” ujar Sugito menambahkan.

Sadiyo, warga Desa Mangunan membenarkan tidak adanya layanan transportasi umum di wilayahnya. Akibatnya, warga kesulitan saat hendak bepergian. Kondisi ini juga memaksa warga membeli sepeda motor meski harus kredit.

“Kami terpaksa membeli motor karena memang tidak ada alat transportasi umum dari desa kami ke kota,” papar Sadiyo. Selain mengganggu aktivitas warga, ketiadaan sarana transportasi umum juga menghambat pertumbuhan perenonomian warga di dua desa itu.

Bus Perintis
Dihubungi terpisah, Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan (Dishub) Bantul, Sukamto tidak menampik minimnya angkutan umum menuju Kecamatan Dlingo.

Menurut catatan Dishub, saat ini masih ada 22 angkutan umum yang beroperasi di wilayah ini. Hanya memang tidak semua angkutan beroperasi karena berbagai faktor. “Meski jumlahnya terbatas, setiap hari pada jam-jam tertentu masih ada yang beroperasi,” kata Sukamto, kemarin.

Ia menambahkan, Pemkab Bantul sejatinya memiliki tiga unit bus berkapasitas 25 orang sebagai angkutan perintis di jalur yang tidak tersasar angkutan umum. Sayangnya, pengoperasian bus perintis masih terkendala biaya operasional yang besar.

Anggota Komisi C DPRD Bantul, Arny Tyas Palupi menganggap perlu ada kebijakan khusus Pemkab Bantul untuk warga di daerah pinggiran agar bisa mendapatkan layanan angkutan umum. Terlebih, bantuan bus perintis dari pemerintah hanya akan sia-sia dan tidak bermanfaat jika hanya dibiarkan mangkrak seperti saat ini.

“Soal kebutuhan anggaran bahan bakar untuk mengoperasikan bus bisa dibahas dengan banyak pertimbangan. Kalau kebutuhan anggaran memang berat tidak harus setiap hari beroperasikan. Bisa dua hari sekali atau tiga hari sekali. Yang penting kebutuhan masyarakat terlayani. Itu akan jauh bermanfaat di banding hanya dikandangkan seperti sekarang,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.