Bukannya Memperkuat, Sejumlah Kebijakan Pemerintah Pusat Justru Dinilai Melemahkan Desa
Undang-Undang (UU) Desa dinilai belum mampu menghantarkan masyarakat desa menjadi sejahtera dan bermartabat.
One hundred thousand rupiah notes are seen through a magnifying glass in this photo illustration taken in Singapore, in this file picture taken March 14, 2013. Banks in Singapore are stubbornly against adopting domestically set reference rates for derivative contracts in the Indonesia rupiah, despite preparing to drop their own rate fixing for the Malaysian ringgit and Vietnamese dong. To match Analysis MARKETS-INDONESIA/FIXING REUTERS/Edgar Su/Files (SINGAPORE - Tags: BUSINESS)
BANTUL-Rencana penggelontoran danahttp://www.harianjogja.com/baca/2013/06/26/kenaikan-harga-bbm-hingga-kini-kulonprogo-belum-pasti-kapan-bagikan-blsm-419932" target="_blank"> Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Bantul mulai menimbulkan gejolak. Banyak aparat dukuh yang telah menuai protes dan ancaman dari warga.
Ketua Paguyuban Dukuh (Pandu) Bantul, Sulistyo Atmojo mengungkapkan, keluhan para dukuh soal protes warga terus disampaikan ke paguyuban. Diantaranya laporan dari sejumlah dukuh dari Desa Poncosari (Srandakan), Jatimulyo (Dlingo) dan Seloharjo (Pundong).
“Dukuh sekarang banyak yang pusing. Pertama pusing menghadapi kenaikan harga BBM ditambah banyak protes dari masyarakat yang tak dapat BLSM,” kata Sulityo, Rabu (26/6/2013).
Tak hanya dijejali protes, warga kata dia juga mulai melancarkan tekanan berupa ancaman.
“Sudah ada ancaman. Misalnya mengancam, pokoknya kalau tidak dapat BLSM dukuh yang harus bertanggungjawab,” katanya. Beruntung kata dia belum ada ancaman fisik yang dilancarkan warga.
Kemarahan warga dikarenakan data penerima dana BLSM yang tak lain adalah penerima raskin, merupakan warga miskin versi Badan Pusat Statistik (BPS) yang dianggap banyak tak tepat sasaran.
Di lapangan, banyak ditemukan warga mampu tapi mendapat BLSM dan raskin namun sebaliknya warga yang betul-betul miskin namun tak menerima. Warga menurutnya hanya tahu bahwa pendataan tersebut dilakukan dan merupakan tanggungjawab dukuh.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Undang-Undang (UU) Desa dinilai belum mampu menghantarkan masyarakat desa menjadi sejahtera dan bermartabat.
Jadwal KRL Jogja–Solo 20 Mei 2026 lengkap semua stasiun dari Yogyakarta hingga Palur. Cek jam berangkat terbaru di sini.
Jadwal KRL Solo–Jogja 20 Mei 2026 lengkap semua stasiun dari Palur ke Tugu. Cek jam berangkat terbaru dan tarif Rp8.000.
Pengurusan SKKH di Sleman masih sepi jelang Iduladha 2026. DP3 tingkatkan pengawasan karena ancaman PMK masih ada.
Lima WNI ditahan Israel saat misi kemanusiaan ke Gaza. Pemerintah RI mendesak pembebasan dan perlindungan.
UMKM di RTP Bulak Tabak Kulonprogo mengeluh sepi pembeli saat musim haji 2026, dampak ekonomi dari embarkasi belum terasa.