Bukannya Memperkuat, Sejumlah Kebijakan Pemerintah Pusat Justru Dinilai Melemahkan Desa
Undang-Undang (UU) Desa dinilai belum mampu menghantarkan masyarakat desa menjadi sejahtera dan bermartabat.
http://www.harianjogja.com/baca/2013/07/01/blsm-di-bantul-banyak-warga-miskin-tak-tersentuh-bslm-421614/blsm-uang-di-staples-desi-suryanto-4" rel="attachment wp-att-421615">http://images.harianjogja.com/2013/07/BLSM-Uang-di-STAPLES-DESI-SURYANTO.jpg" alt="" width="358" height="239" />BANTUL-Warga miskin di Bantul diketahui banyak yang tidak menerima dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Sementara itu Pemkab Bantul memastikan tak akan menggelontorkan bantuan berupa uang untuk membantu warga miskin (versi Pemkab) yang tak tersentuh BLSM.
Sejumlah warga hingga dukuh di Bantul mengakui bahwa banyak kalangan janda miskin yang tidak tersentuh BLSM. Inem, 44, salah saeorang warga Dusun Nogosari, Trirenggo, Bantul mengungkapkan, ibu mertuanya yang bernama Umbuk luput dari BLSM maupun raskin.
Padahal janda tersebut tinggal sendirian dan hanya bergantung hidup dari belas kasih anak-anaknya yang juga miskin. Kondisinya juga sudah sangat renta sehingga agak sulit diajak berkomunikasi.
“Rumahnya miskin bisa sekali, kalau makan tinggal dari anak, anaknya juga cuma buruh bangunan,” kata Inem ditemui Senin (1/7/2013).
Inem lebih beruntung karena mendapat BLSM. Ibu dua anak itu tak bekerja hanya menggantungkan hidup dari suaminya yang bekerja sebagai buruh bangunan. Menurut Inem, mertuanya Umbuk bukan satu-satunya di desanya yang mengalami nasib serupa. “Banyak yang seperti itu ada bu Nining juga sama nggak dapat. Dia juga janda padahal hidupnya miskin,” tuturnya.
Terpisah, Bupati Bantul Sri Suryawidati memastikan Pemkab tak akan menggelontorkan dana kepada warga miskin yang tak tercover BLSM. Sebab kata dia Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tak memungkinkan hal tersebut.
Pemerintah kini tengah mengkaji kemungkinan penganggaran bantuan berupa program pemberdayaan kepada warga miskin yang tak mendapat BLSM. Sebab terdapat perbedaan data antara jumlah warga miskin versi BPS dengan warga miskin versi Pemkab Bantul.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Undang-Undang (UU) Desa dinilai belum mampu menghantarkan masyarakat desa menjadi sejahtera dan bermartabat.
Puan Maharani menyebut kehadiran Prabowo di DPR untuk menyampaikan KEM-PPKF RAPBN 2027 menjadi momentum strategis nasional
BPA Fair Kejaksaan Agung menjual Harley Davidson, BMW, hingga Mercedes hasil rampasan korupsi dengan kenaikan lelang Rp1,65 miliar.
Kemhan siapkan Bandara Kertajati menjadi pusat MRO pesawat Hercules Asia untuk memperkuat industri pertahanan Indonesia
Prabowo ungkap alasan turun langsung menyampaikan KEM-PPKF RAPBN 2027 di DPR di tengah tantangan geopolitik dan ekonomi global.
Menlu Sugiono memastikan Indonesia terus berkoordinasi untuk menyelamatkan 9 WNI peserta flotilla kemanusiaan Gaza yang ditangkap Israel.