Karhutla Riau Meluas, 26 Ton Garam Disemai untuk Picu Hujan
Karhutla Riau mencapai 16.264 hektare. Pemprov Riau menyemai 26 ton garam lewat OMC dan mengerahkan enam helikopter.
Harianjogja.com, JOGJA—Dewan Pimpinan Daerah PDIP DIY berdalih hanya dapat mengikuti arahan Dewan Pimpinan Pusat untuk menindaklanjuti pencalegan http://www.harianjogja.com/baca/2013/07/20/idham-samawi-tersangka-kejati-sebut-penggunaan-dana-tak-sesuai-kegiatan-428331" target="_blank">Idham Samawi paska ditetapkannya sebagai tersangka dalam dugaan korupsi dana hibah Persiba Bantul Rp12,5 miliar.
Sebagaimana diketahui, Mantan Bupati Bantul dua periode itu tercatat sebagai Ketua DPP Bidang Rekruitmen dan Kaderisasi DPP PDIP.
“Karena Pak Idham adalah Ketua DPP, semua ditanggung oleh DPP. Kami hanya ikuti dan mendukung DPP” kata Sekretaris Jendral DPD PDIP DIY, Bambang Praswanto melalui pesan singkat yang dikirim kepada Harianjogja.com, Senin (22/7/2013).
Langkah DPP terakhir dengan ditetapkannya Idham sebagai tersangka adalah memberikan bantuan hukum. Bambang mengatakan, setelah itu, DPP juga memberi arahah agar tetap melanjutkan konsolidasi pemenangan pemilu 2014.
“Jalan terus bahkan ditingkatkan sesuai target,” begitu arahan dari pusat kata Bambang.
Sebelumnya, seperti diberitakan Harian Jogja Minggu (20/7/2013), pemberian bantuan hukum itu dinilai diskriminatif oleh sejumlah kader PDIP yang tak lain adalah tervonis korupsi dana purna tugas DPRD Gunungkidul. Adapun menurut Komisi Pemilihan Umum, pencoretan bakal calon legislatif (bacaleg) baru bisa dilakukan setelah ada keputusan tetap atau permintaan dari partai.
Ternalem, salah satu kader itu yang merasa terdiskriminasi mengatakan, Idham yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, tak lama lagi juga duduk sebagai terdakwa. Artinya, menurut dia, sama saja dengan nasibnya dan sejumlah rekan lainnya yang selama ini dituding menurunkan harkat martabat partai ketika terbelit kasus korupsi.
Bahkan, partai kemudian melarangnya untuk kembali mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif (pileg) 2014. Mereka kemudian juga harus menjalani PAW (pergantian antar waktu) setelahnya. "Seharusnya semuanya diperlakukan sama untuk menjaga nama baik partai," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Karhutla Riau mencapai 16.264 hektare. Pemprov Riau menyemai 26 ton garam lewat OMC dan mengerahkan enam helikopter.
DPR memastikan RUU Perampasan Aset disahkan paling lambat Desember 2026. Komisi III kini mengejar pembahasan tersisa.
Pakar UMY Susilo Nur Aji menilai desil DTSEN bukan label mutlak kesejahteraan dan perlu dievaluasi sesuai dinamika ekonomi keluarga.
Kondur Gangsa 2026 digelar malam ini di Keraton Jogja. Simak titik pengalihan arus lalu lintas dan jam pemberlakuannya.
Tradisi Siraman Panjang Keraton Kasepuhan Cirebon kembali digelar. Warga antusias berebut air bekas cucian pusaka yang dipercaya membawa berkah.
Video pencopotan logo Bank Mandiri di gedung Jakarta viral di tengah polemik rekening Mas Botok yang mendapat sorotan publik.