DPR Minta Kapolri Buka Fakta Penyadapan Ilegal Listyo Sigit terhadap Prabowo
Komisi III DPR menggelar rapat perdana bersama Kapolri Suyudi untuk membahas dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo dan kelompok LSP.
Harianjogja.com, KULONPROGO - Buah impor berformalin ditemukan di Kulonprogo dalam operasi yang digelar Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) DIY, Kamis (25/7/2013). Buah-buah tersebut diambil dari pedagang besar di Jogja.
Koordinator tim pengawas, Martini Lastianingsih menjelaskan dalam kegiatan itu petugas mengambil sepuluh sampel buah impor diantaranya pear, anggur, apel, jeruk sunkist, dan kelengkeng dari pedagang buah di depan Stasiun Wates.
"Setelah diperiksa, kadar formalin terlihat positif pada buah apel merah dan anggur,” katanya, usai kegiatan.
Dalam pengujian kandungan formalin menggunakan rapid test kit itu didapati buah anggur merah dan apel merah impor positif mengandung formalin, karena alat uji berubah warna menjadi ungu.
Kendati demikian, kata Martini, hasil uji itu baru secara kualitatif dan belum diketahui kuantitatifnya, sehingga akan diujikan lagi di laboratorium UGM yang telah terakreditasi.
Samirah,52, sang pedagang yang kedapatan menjual buah berformalin mengaku tidak tahu menahu karena ia membeli buah tersebut dari penyuplai di wilayah Kota Jogja.
"Tapi jenis buah itu memang lebih tahan lama, tidak cepat busuk," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Komisi III DPR menggelar rapat perdana bersama Kapolri Suyudi untuk membahas dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo dan kelompok LSP.
Kementerian PKP memperluas Gentengisasi ke Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan pasokan ratusan ribu genteng dari perajin lokal.
Indonesia siap membantu ASEAN dan PBB meningkatkan kapasitas penjaga perdamaian melalui Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian.
Bappenas memperkirakan kebutuhan pendanaan iklim Indonesia mencapai US$472,6 miliar pada 2031-2035 dan mendorong penguatan proyek siap investasi.
MPR menetapkan 25 November 2026 sebagai tenggat pengajuan dua calon wapres pengganti Gibran dan membentuk tim ad hoc serta tim verifikasi.
DPR menggelar Paripurna Ke-12 dengan agenda RUU Tata Cara Pembentukan UU dan RUU Statistik. Komisi-komisi juga membahas sejumlah isu legislasi.