DPR Minta Kapolri Buka Fakta Penyadapan Ilegal Listyo Sigit terhadap Prabowo
Komisi III DPR menggelar rapat perdana bersama Kapolri Suyudi untuk membahas dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo dan kelompok LSP.
Harianjogja.com, JOGJA - Kepolisian Daerah DIY meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap penipuan melalui layanan pesan singkat telepon selular yang kembali marak menjelang Lebaran.
"Sudah ada beberapa laporan yang masuk ke kami tentang penipuan melalui pesan singkat (SMS) telepon selular," kata Kepala Kepolisian Daerah DIY Brigjen (Pol) Haka Astana usai Gelar Pasukan Operasi Ketupat Progo 2013 di Stadion Mandala Krida Jogja, Kamis (1/8/2013).
Ia meminta masyarakat harus waspada jangan mudah percaya apabila menerima SMS yang mencurigakan.
Modus penipuan yang kerap digunakan di antaranya mengabarkan ada anggota keluarga yang mengalami kecelakaan, memperoleh beasiswa, dan pembelian tiket secara dalam jaringan.
Masyarakat yang menerima SMS tersebut biasanya diminta melakukan pengiriman sejumlah uang ke rekening tertentu.
"Jika menerima SMS seperti itu, harus dikonfirmasi ke yang bersangkutan atau bisa melaporkannya ke kepolisian. Penipuan dengan cara seperti ini sulit dilacak," kata Haka.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Komisi III DPR menggelar rapat perdana bersama Kapolri Suyudi untuk membahas dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo dan kelompok LSP.
Ketua DPD Sultan Najamudin mengungkap pembahasan dengan Sufmi Dasco Ahmad dan menjelaskan sikap lembaga terkait dukungan anggota.
Toyota Avanza menabrak motor dan pajangan keramik di Jalan Godean, Sleman. Pengendara motor dan pemilik toko mengalami luka-luka.
Pemerintah meminta DKI Jakarta mengalihkan obligasi Rp5,6 triliun ke pinjaman PT SMI. Tito mengungkap alasan dan skema pembayarannya.
ESDM mengaku belum meneliti potensi cadangan emas di Ujung Kulon. Kawasan ini juga menjadi habitat Badak Jawa yang terancam punah.
Konferensi pers industri rokok elektronik nasional menyoroti perlunya perlindungan pemerintah untuk menjaga keberlangsungan usaha dan nasib ribuan pekerja