Mendikdasmen Tegaskan Ekskul Korps Kadet Tak Wajib
Mendikdasmen Abdul Mu'ti menegaskan ekstrakurikuler Korps Kadet tidak wajib. Siswa bebas memilih, sedangkan pelaksanaannya diatur sekolah.
Petugas jasa ekspedisi memasukkan aneka barang ke dalam gerbong kereta barang yang akan diangkut dengan KA Gajayana di Stasiun Jakarta Kota, Jumat (20/8). (ANTARA/Andika Wahyu)
Harianjogja.com, JOGJA- Layanan kereta angkutan barang untuk sepeda motor pemudik pada Angkutan Lebaran 2013 belum dimanfaatkan secara maksimal.
Pada pemberangkatan pertama, baru digunakan untuk membawa 40 sepeda motor pemudik di Daerah Operasi VI Jogja.
"Untuk tujuan Lempuyangan, hanya membawa 13 sepeda motor sedang untuk tujuan Solo Jebres membawa 27 sepeda motor," kata Wakil Kepala Stasiun Lempuyangan Anan Hadriyanta, Minggu (4/8/2013).
Padahal, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi VI Jogja memperoleh kuota lima gerbong dari total delapan gerbong barang yang disiapkan untuk mengangkut sepeda motor pemudik secara gratis, baik saat arus mudik dan arus balik.
Dua gerbong tujuan Lempuyangan, tiga gerbong tujuan Solo Jebres dan sisanya tujuan Kutoarjo.
Kereta api barang untuk angkutan motor telah diberangkatkan dari Stasiun Jakarta Gudang pada Sabtu (3/8/2013) pukul 19.55 WIB dan tiba di Lempuyangan pada pukul 06.38 WIB dan Stasiun Solo Jebres pada pukul 07.57 WIB.
Setiap gerbong, memiliki kapasitas untuk mengangkut sekitar 50 unit sepeda motor, atau sebanyak 250 unit sepeda motor di Daop VI Yogyakarta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Mendikdasmen Abdul Mu'ti menegaskan ekstrakurikuler Korps Kadet tidak wajib. Siswa bebas memilih, sedangkan pelaksanaannya diatur sekolah.
BPS Gunungkidul masih mengolah data Sensus Ekonomi 2026. Sebanyak 1.033 petugas dikerahkan dengan sekitar 385.000 responden sasaran.
Bank Mandiri membayarkan dividen interim Rp6,16 triliun bertepatan HUT ke-28. Total dividen sepanjang kalender 2026 mencapai Rp50,63 triliun.
DPRD Bantul meminta usaha budi daya perikanan memperhatikan pengelolaan limbah agar tidak berdampak pada lingkungan dan warga.
PPh marketplace dimajukan menjadi 1 Oktober 2026. DJP menyebut keputusan itu diambil karena kesiapan teknis empat platform.
Sebanyak 52,41% pekerja DIY masih berada di sektor informal. Buruh menilai kondisi ini menunjukkan warga menciptakan lapangan kerja sendiri.