Resmi, Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri sebagai Wapres ke MPR
Gibran mendatangi MPR setelah bertemu Prabowo. Aksi saling dorong terjadi hingga sejumlah jurnalis terjatuh dan alat sensor rusak.
Ilustrasi uang rupiah (JIBI/Bisnis/Dok)
Harianjogja.com, JOGJA—Posko pengaduan THR Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY mencatat dua perusahaan yang tidak membayarkan tunjangan hari raya sampai lewat H-7.
Kepala Disnakertrans DIY Budi Antono menyebutkan keduanya yakni PT Vidia, penyedia jasa pegawai shelter Trans Jogja dan satu restoran.
Hanya saja, untuk penanganan mengenai pelanggaran ini berada di Disnaker Kabupaten Bantul, karena dua perusahaan tersebut lokasinya berada di Banguntapan, Bantul.
Menurut Budi, sanksi terhadap perusahaan yang tidak membayarkan THR tidak tegas diatur dalam Undang-undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Disnaker hanya mendata, memeriksa dan memediasi antara karyawan dan manajemen.
Lain halnya jika pemerintah daerah telah memiliki peraturan daerah (perda) terkait dengan hal itu. Misalnya, Pemkot Jogja yang telah memiliki perda tersebut sehingga dinasker setempat dapat memberikan sanksi.
“Di Kota pidananya sampai enam bulan bagi perusahaan yang tidak membayarkan THR,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala UPT Trans Jogja Dishubkominfo DIY Agus Minang menyatakan para pekerja di shelter sudah menyepakati untuk menerima THR pada Desember dalam kontrak kerja pada April lalu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Gibran mendatangi MPR setelah bertemu Prabowo. Aksi saling dorong terjadi hingga sejumlah jurnalis terjatuh dan alat sensor rusak.
Hippindo memperkirakan transaksi ritel Nataru 2026/2027 tumbuh hingga 20% dengan mendorong belanja produk dalam negeri.
Ketua DPD Sultan Najamudin mengungkap pembahasan dengan Sufmi Dasco Ahmad dan menjelaskan sikap lembaga terkait dukungan anggota.
Toyota Avanza menabrak motor dan pajangan keramik di Jalan Godean, Sleman. Pengendara motor dan pemilik toko mengalami luka-luka.
Pemerintah meminta DKI Jakarta mengalihkan obligasi Rp5,6 triliun ke pinjaman PT SMI. Tito mengungkap alasan dan skema pembayarannya.
ESDM mengaku belum meneliti potensi cadangan emas di Ujung Kulon. Kawasan ini juga menjadi habitat Badak Jawa yang terancam punah.