Danantara Ikut Biayai LRT Jakarta, Ruang Fiskal DKI Terjaga
Danantara dinilai bisa menjadi alternatif pembiayaan LRT Jakarta sekaligus membantu menjaga ruang fiskal DKI Jakarta.
Harianjogja.com, KULONPROGO - Sebanyak 180 anggota Panitia Pengawas Lapangan (PPL) Kabupaten Kulonprogo, mulai melakukan audit tempat pemungutan suara agar masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2014.
Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kulonprogo Pujarasa Satuhu mengatakan setiap tempat pemungutan suara (TPS) diaudit oleh satu anggota Panitia Pengawas Lapangan (PPL).
"Di Kabupaten Kulonprogo terdapat 180 TPS. Audit TPS bertujuan supaya tidak ada pemilih ganda, orang yang meninggal masih dicatat, atau pemilih yang belum cukup umur terdaftar," katanya, Rabu (21/8/2013).
Ia mengatakan tugas utama PPL adalah melakukan verifikasi daftar pemilih sementara (DPS) menjadi DPS hasil perbaikan, hingga ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap (DPT).
"Saat ini kami sedang melakukan bimbingan teknologi (bimtek) bagi PPL tentang mekanisme audit DPS hingga pelaporannya. Mereka bekerja secara singkat, sehingga perlu adanya pemahaman yang seragam untuk mendukung keberhasilan dalam menetapkan daftar pemilih," katanya.
Ia mengatakan DPS hasil perbaikan paling lambat dilakukan verifikasi pada 23 Agustus 2013.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Danantara dinilai bisa menjadi alternatif pembiayaan LRT Jakarta sekaligus membantu menjaga ruang fiskal DKI Jakarta.
APBN 2027 memang memangkas subsidi energi Rp11,44 triliun. Namun, klaim gas langka dan harga pasti naik belum terbukti.
Disertasi Jejen Hendar di UII menyoroti pengelolaan TJSP yang masih formalitas dan mendorong regulasi berbasis keadilan sosial.
Menag Nasaruddin Umar mengajak ASN Kemenag, guru, tokoh agama, dan santri menjadi agen Perlinsos untuk membantu pendataan penerima bansos.
Operasi kebakaran Transhome ditutup, tetapi basement masih bersuhu 200 derajat Celsius dan satu armada damkar tetap disiagakan.
Kebijakan fiskal 2027 tetap pro-growth dengan target pertumbuhan 6% dan defisit 2,4% PDB, namun pemerintah menjaga kehati-hatian fiskal.