Hyundai Recall 29.058 Kona Electric, Software Airbag Bermasalah
Hyundai menarik 29.058 Kona Electric di AS akibat gangguan software airbag. Simak penyebab recall dan nasib unit di Indonesia.
Harianjogja.com, BANTUL- Sebanyak 33 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantul, masuk dalam daftar calon tetap anggota DPRD yang telah diumumkan Komisi Pemilihan Umum setempat.
Dari sebanyak 466 orang dalam daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD Bantul, 33 caleg di antaranya merupakan pejabat masa kini atau masih menjadi anggota DPRD Kabupaten Bantul periode 2009-2014.
Kendati demikian, menurut Komisioner KPU Kabupaten Bantul Nuruddin Latif, ke-33 anggota DPRD Kabupaten Bantul itu tidak harus mengundurkan diri dari jabatan karena ketika mencalonkan menjadi calon anggota legislatif, mereka mendaftarkan melalui partai politik (parpol) masing-masing.
Kebetulan ada seorang anggota DPRD Kabupaten Bantul yang pindah partai untuk menjadi caleg, yakni Ahmad Badawi maju melalui Partai Hanura karena partai lama Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) tidak lolos verifikasi KPU.
"Akan tetapi, yang bersangkutan saat ini sudah tidak lagi menjadi anggota DPRD Kabupaten Bantul karena surat pengunduran diri dari anggota Partai PKPB dan anggota DPRD sudah diproses untuk Pergantian Antarwaktu [PAW] DPRD beberapa waktu lalu," jelasnya, Sabtu (24/8/2013).
Anggota DPRD Kabupaten Bantul yang masuk DCT itu berasal dari delapan parpol, yakni PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Hyundai menarik 29.058 Kona Electric di AS akibat gangguan software airbag. Simak penyebab recall dan nasib unit di Indonesia.
Bareskrim akan memaparkan hasil gelar perkara dugaan makar terhadap Presiden Prabowo di Kejagung pada Jumat, 20 November 2026.
Pertamina Patra Niaga memperkuat pasokan BBM dan LPG menjelang Nataru 2026/2027 melalui optimalisasi kilang dan penambahan armada distribusi.
KPK mendalami kewenangan penerbitan HGB dan HGU saat memeriksa dua Dirjen ATR/BPN dalam penyidikan dugaan korupsi.
DKI Jakarta dan DIY memaparkan strategi efisiensi anggaran, digitalisasi pembayaran, serta creative financing dalam validasi IPKD 2026.
Rencana koperasi membangun kilang minyak goreng pada 2027 dinilai berpeluang menekan harga, tetapi menghadapi risiko modal, pasokan, dan tata kelola.