Wapres Pengganti Gibran Harus Penuhi 22 Syarat, Apa Saja?
Calon Wapres pengganti Gibran harus memenuhi 22 syarat. MPR mengungkap persiapan pemilihan yang dijadwalkan 9 Desember 2026.
Harianjogja.com, JOGJA--Sidang vonis kasus penembakan di Lapas Cebongan mulai membuat arus lalu lintas di Jalan Lingkar Timur Ketandan, Bantul tepatnya di depan Pengadilan Militer II 11 Yogyakarta (Dilmil) padat.
Kendaraan roda empat ataupun roda dua dari arah Barat ke Utara terlihat cukup antri saat harus melewati jalan depan Dilmil. Beberapa diantara memang sengaja memperlambat laju kendaraan karena ingin meyaksikan keadaan disekitar pengadilan yang ramai dengan massa.
Selain itu kepadatan juga dikarenakan adanya beberapa kendaraan yang terparkir disebagian badan jalan. Padahal saat ini dari dua ruas jalan yang biasa digunakan hanya tinggal satu.
Salah satu bagian jalan yang biasa digunakan untuk kendaraan roda dua sudah ditutup untuk massa. Sementara untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya terpantau masih relatif lancar.
Saat ini situasi di depan Dilmil semakin dipadati masyarakat yang hadir. Beberapa elemen masyarakat terlihat masih melakukan aksi demontrasi untuk mendukung anggota kopassus yang saat ini sedang menantikan hukuman.
Mereka diantaranya Pemuda Panca Marga Bekasi, FKPPI, Koalisi Oganisasi Masyarakat Sipil Peduli HANKAM, Kawulo Ngayogyakarta maupun Kokam. Mereka menyerukan agar majelis hakim membebaskan anggota Kopassus. (Eva Syahrani)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Calon Wapres pengganti Gibran harus memenuhi 22 syarat. MPR mengungkap persiapan pemilihan yang dijadwalkan 9 Desember 2026.
Pembangunan gedung baru DPRD DIY di Jalan Kenari mencapai 96,93% dan ditargetkan rampung akhir November sebelum ditempati pada 2027.
Simak 20 universitas terbaik Indonesia versi QS WUR Sustainability 2027. UGM memimpin, disusul UI dan ITB.
OJK mengingatkan modus penipuan online berupa love scam, kerja paruh waktu, dan tiket pesawat murah. Simak cara mengenali dan melaporkannya.
Akademisi UMY dan CSIS menyoroti kemunduran demokrasi, politik dinasti, regenerasi elite, serta praktik politik uang di Indonesia.
Kepsek Daycare Little Aresha Anita Palupi divonis 5 tahun penjara dan denda Rp510 juta dalam kasus kekerasan serta penelantaran anak.